Pengusaha Real Estate Minta Diskon Pajak Pembelian Rumah Diperpanjang hingga 2022

Berburu Rumah Murah di Indonesia Property Expo 2017 — Maket rumah yang dipamerkan dalam pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Pameran proyek perumahan ini menjadi ajang transaksi bagi pengembang properti di seluruh Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor rumah tapak dan rumah susun memberikan dampak positif kepada industri properti. Oleh sebab itu para pengusaha properti meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang stimulus pajak tersebut.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan, diskon pajak properti tersebut akan berakhir di Desember 2021. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk perpanjangan hingga akhir 2022.

"Kami mengusulkan ke pemerintah adanya perpanjangan PPN DTP untuk sampai akhir 2022. Karena perpanjangan PPN DTP sebelumnya akan berakhir pada Desember (2021)," ungkapnya dalam webinar BERITASATU bertajuk Economic Outlook 2022, Senin (22/11).

Totok bercerita, waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah hunian tak sekejap. Setidaknya dibutuhkan minimal 8 bulan untuk menyelesaikan proyek pengerjaan rumah. Dengan adanya perpanjangan kebijakan PPN DTP amat diperlukan untuk mendukung pemulihan sektor properti.

"Untuk bangun rumah itu butuhnya minimal 8 bulan. Sehingga, kami mengusulkan adanya perpanjangan stimulus PPN DTP untuk sampai akhir 2022 untuk mendukung pemulihan (sektor properti)," bebernya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Umur yang muda tak menghalangi pria ini untuk ikut terjun ke bisnis properti. Semua lini perumahan dari komersil hingga rumah subsidi dilakoninya. Alhasil, dia kini bisa menikmati jerih payahnya.

2 dari 2 halaman

Diskon Pajak

20160908-Properti-Jakarta-AY — Pengunjung melihat maket perumahan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Dengan dilonggarkannya rasio LTV, BI optimistis pertumbuhan KPR bertambah 3,7%year on year (yoy) hingga semester I-2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pemerintah memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun hingga Desember 2021. Perpanjangan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

Rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif ini. Pertama harga jual maksimal Rp 2 miliar. Kemudian merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang, serta belum pernah dilakukan pemindahtanganan,

Selain itu, diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Besarnya insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 5 milliar. Maka insentif sebesar 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.

Sementara 50 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
rumah
pajak properti
Real Estate