Debat UMP 2022 Kemnaker Vs Buruh, Upah Terlalu Tinggi hingga Banyak Libur

Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari coba menjelaskan lebih detil soal pernyataan Menaker terkait upah minimum yang masih terlalu tinggi. Itu kemudian dikomparasikan dengan nilai produktivitas tenaga kerja Indonesia yang terbilang rendah.

"Ketika Ibu (Menaker Ida) mengatakan upah minimum yang ada ketinggian, itu bukan menganggap pekerja itu sah mendapatkan upah lebih rendah. Ketinggian itu, komparasinya kalau dilihat dari nilai produktivitas, kemampuan kita bekerja efektif dan efisien," terangnya.

Dita memaparkan, nilai produktivitas buruh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan upahnya. Bahkan, nilai efektivitas tenaga kerja di Indonesia masuk dalam urutan ke-13 di Asia.

"Baik jam kerjanya maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Komparasinya ketinggian itu (antara upah minimum dan produktivitas), tapi bukan berarti semua orang layak dikasih gaji kecil," bebernya.

Dari sisi jam kerja, Dita melanjutkan, Indonesia sudah memberikan terlalu banyak hari libur bagi pekerja. Jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, jumlah hari libur di Indonesia masih tergolong lebih banyak.

"Dari segi jam kerja dan jumlah libur kita ini gede, banyak," sebutnya.

Indonesia dalam setahun memiliki 20 hari libur, belum termasuk adanya jadwal cuti bersama, cuti tahunan, curi kelahiran anak, dan lain-lain. Sementara di Thailand, dalam setahun hanya ada kurang lebih 15 hari libur saja.

Dengan semakin sedikitnya jam kerja, Dita menambahkan, output atau hasil kerja yang diberikan buruh di Indonesia pun tergolong minim.

"Komparasinya itu di situ, karena nilai jam kerja jadi lebih sedikit, makanya upah itu ketinggian, enggak sesuai dengan produktivitas jam kerja dan efektivitas tenaga kerja," papar Dita.

"Artinya kalau upah enggak cocok dengan outputnya, kesimpulannya upah kita terlalu tinggi," tegasnya.

Sikap yang diberikan pemerintah tersebut mendapat reaksi keras dari kelompok buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menepis pendapat Menaker Ida yang mengatakan upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi.

Dia pun membeberkan data milik World Data yang menyatakan upah minimum Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Singapura hingga Malaysia. Namun, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kamboja, Laos hingga Myanmar.

Iqbal pun membandingkan data tersebut dengan yang dimiliki Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berkantor di Jakarta. Menurut ILO, upah rata-rata buruh di Indonesia hanya berada pada kisaran USD 174 per bulan, atau setara Rp 2,47 juta (kurs Rp 14.200 per dolar AS).

Selain itu, Iqbal juga mempertanyakan perbandingan produktivitas buruh Indonesia yang dinilai rendah. Menurutnya, wajar saja angkanya rendah, sebab indikator yang ada dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang besar, belum ditambah pengangguran yang mustinya jadi tanggung jawab pemerintah.

Diutarakan Iqbal, perbandingan produktivitas semustinya dilakukan secara sektoral, semisal pariwisata di Bali dan Phuket, Thailand.

Dia mengatakan, Pulau Dewata merupakan 3 besar destinasi wisata dunia. Sementara Phuket hanya berada di posisi 20 besar. Tapi kenyataannya, upah minimum di Bali masih lebih rendah dibandingkan Phuket

"Upah minimum Bali Rp 2,5 juta, sementara Phuket Rp 4,1 juta. Produktif yang mana? Ya jelas Bali, dengan upah sebesar itu jadi destinasi terbesar ketiga dunia," serunya.

Tak Sesuai Inflasi

Kenaikan UMP 1,09 persen pun diklaim tak masuk akal karena masih lebih kecil daripada angka inflasi. Iqbal mencontohkan, Jawa Barat memiliki inflasi 1,79 persen, lebih besar dibanding rata-rata UMP nasional.

"Masa upah naik 1,09 persen, inflasi 1,79 persen, upahnya jadi di bawah inflasi? Sudah pasti buruh nombok karena lebih besar inflasi, belum lagi harga yang naik," singgung Iqbal.

Upah minimum yang naik sedikit itu dikatakannya memberi kesan bahwa pemerintah tidak peduli nasib buruh. Dia menegaskan, jika pemerintah ingin memiskinkan buruh, sebaiknya tidak perlu dilakukan.

"Mending tidak naik saja. Buruh nombok karena upah naik di bawah inflasi. Kalau ingin memiskinkan buruh mendingan tidak usah ada kenaikan," tegas Iqbal.