Pemerintah Tetapkan Kebijakan Substitusi Impor 35 Persen di 2022

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan kebijakan substitusi impor 35 persen di 2022. Langkah ini dijalankan untuk mendorong kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi nasional dan juga mendorong ekspor.

"Digulirkan oleh Kemenperin dengan dengan prioritas pada industri-industri dengan nilai impor yang besar pada 2019," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, dalam diskusi online Berita Satu, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Di dunia ekonomi, industri orientasi ekspor dan substitusi impor sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda. "Tetapi saya lihat keduanya memiliki korelasi positif yang kuat," kata Agus.

Agar bisa berorientasi pada ekspor, industri harus tumbuh dengan baik dan berkembang dalam lingkungan ekonomi yang sehat. Lingkungan sehat bagi industri unuk tumbuh tidak dapat tercipta di tengah gempuran impor yang tak terkendali.

Kebijakan substitusi impor merupakan salah satu instrumen pengendalian impor sehingga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh berkembang dan meningkatkan daya saing sampai mereka mapan dan mampu bertarung di persaingan global.

Substitusi impor juga mendorong peningkatan utilitas industri domestik, peningkatan investasi, dan utamanya akselerasi program hilirisasi. "Dalam struktur impor kita, nilai impor produk-produk hilir sangat besar," kata Agus.

Kebijakan susbstitusi impor secara perlahan mengurangi ketergantungan tersebut dan membuka ruang bagi adanya hilirisasi yang menghasilkan produk-produk hilir substitusi impor. Selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah berupaya memperkuat tatanan sektor manufaktur nasional.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.