Sukses

Jokowi Taksir Penerimaan Negara Naik Rp 250 T dari Setop Ekspor Nikel

Presiden Jokowi berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaksir, melalui penghentian ekspor nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp 250 triliun.

Hal ini sejalan dengan berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena stop nikel (mentah), dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp250 triliun," katanya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).

Jokowi menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan atas ancaman sejumlah negara untuk melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor komoditas tambang mentah.

"Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO gak masalah," ucapnya.

Sebab, kata Jokowi, keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah mempunyai arah yang jelas. Yakni, mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri.

"Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," ucapnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Ekspor Tambang

Selain itu, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.

"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (uni eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," bebernya.

Untuk itu, Jokowi meminta seluruh pihak dapat membantu pemerintah mempercepat proses hilirisasi di industri tambang. Dengan demikian, Indonesia bisa mencicipi nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang.

"Jadi, tidak boleh ekspor barang (tambang) mentah. Sudah mulai dengan nikel stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.