Menkop UKM Dorong UKM Mart Ponpes Assalam Jadi Laboratorium Kewirausahaan 

Terkait proses redistribusi tanah, menurut Teten, di Kabupaten Sukabumi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pemanfaatan lahan yang bersumber dari tanah negara ini dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat melalui wadah koperasi.  

Ada 100 Kepala Keluarga di 3 Desa, yaitu Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, dan Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, yang secara simbolis menerima sertifikat tanah dengan total luasan 7,6894 hektar. 

Bagi MenKop UKM, sinkronisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kementerian ATR/BPN dengan program penguatan kelembagaan ekonomi petani TORA melalui koperasi, merupakan pekerjaan bersama yang perlu dikawal dan sukseskan. 

"Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dan Dinas terkait serta pendamping lapangan harus dapat berbagi tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat potensi masyarakat dan komoditas unggulannya," ujar Teten. 

Teten menyampaikan bahwa para petani jangan dibiarkan bercocok tanam sendiri-sendiri, di lahan yang sempit, rata-rata maksimum hanya 0,5 hektar per KK, meskipun di lahan TORA ini bervariasi luas lahannya berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masing-masing KK. 

"Jadi, konsolidasi lahan perlu dilakukan, sehingga mencapai skala yang ekonomis," tegas Menkop UKM.

Selain konsolidasi lahan, juga perlu dilakukan konsolidasi petani dalam wadah koperasi. "Dengan berkoperasi, maka para petani dapat fokus di onfarm, sehingga untuk off-farm sampai pada pengolahan hasil panen petani dapat dikonsolidasikan oleh koperasi," ulas Teten. 

Untuk itu, kata Teten, koperasi berperan sebagai agregator dan koperasi juga dapat menetapkan standar kualitas hasil produksi sesuai dengan permintaan pembeli. 

"Jadi, peran koperasi disini adalah memastikan harga yang wajar bagi para petani, koperasi dapat membeli panen para petani dengan harga yang stabil karena yang berhadapan dengan buyer adalah koperasinya, bukan individu-individu petani," jelas Teten. 

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Djalil berharap, meski terbilang kecil (7 hektar) namun bisa dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal agar melahirkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dengan berkoperasi, lahan tersebut bisa diberdayakan secara maksimal," tegas Sofyan. 

Menurut Sofyan, program redistribusi tanah merupakan bukti keseriusan pemerintah agar tanah tidak produktif atau tanah terlantar untuk diserahkan kepada rakyat. "Kita akan terus mengidentifikasi keberadaan tanah-tanah HGU yang tidak produktif, nganggur, dan terlantar, untuk kemudian akan dibagikan kepada rakyat," pungkas Sofyan.

(*)