Dewan Pengupahan: Demo Hak Konstitusi Buruh, Semoga Tak Berimbas ke Iklim Investasi

Rencananya, ribuan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta, besok, Kamis (25/11). Sekaligus, ada kabar mendadak bahwa besok merupakan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden KSPSI, Andi Gani.

Andi juga menyampaikan, pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

Dia menegaskan, aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021. Namun, rencana aksi besar gabungan dari beberapa konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan.Dia menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Sementara itu, menanggapi gelombang protes buruh yang terus berlanjut dan rencana akan adanya mogok kerja dengan skala besar, Adi menilai hal itu tak akan berdampak langsung pada iklim investasi di Indonesia.

“Bahwa itu hak konstitusi mereka, namun saya kira tak akan berimbas ke iklim investasi dunia usaha kita. Kalau bisa bersabar diri, bahwa gairah investasi mulai berkembang,” kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia itu menyampaikan bahwa dewan pengupahan bakal meramu kembali formulasi roadmap pengupahan di Indonesia. Dengan tujuan mencapai win-win solution antara pihak pekerja maupun pengusaha.

“Artinya upah yang ideal, berkesinambungan, hingga berkeadilan itu sejauh mana, itu yang sedang diformulasikan juga,” katanya.

“Saya kira sejauh mana kita bisa duduk bersama memformulasikan proteksi jaminan sosial yang juga untuk usaha kecil dan mikro, ini juga jadi hal yang penting,” kata dia.

Adi menambahkan saat ini Dewan Pengupahan Nasional ini tidak berjalan sendirian untuk kepentingan sendiri, tapi bagaimana meramu menjaga kondusifitas nasional yang diakuinya tidak mudah. Pasalnya, saat ini disparitas atau kesenjangan upah di Indonesia sudah tinggi.

“Nah ini kiranya bisa kita lihat perspektif itu,” tutupnya.