Pemerintah Sudah Kantongi Pajak Rp 953,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengantongi penerimaan pajak Rp 953,6 triliun hingga akhir Oktober 2021. Angka penerimaan pajak ini naik 15,3 persen (yoy) serta setara 77,56 persen dari target pada APBN 2021.

Hal ini diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa November 2021, Kamis (25/11/2021).

Kenaikan pendapatan negara dikatakan tertopang peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Ini bisa diraih seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional.

“Dari sisi penerimaan menunjukkan perubahan yang dinamis merefleksikan kondisi ekonomi dan dunia usaha yang sekarang mampu membayar pajak kembali karena kondisi bisnis mereka sudah mulai pulih,” jelas dia.

Dari sisi penerimaan pajak, PPh Migas tumbuh 55,7 persen didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas bumi.

Sedangkan PPh Non Migas tumbuh 8,9 persen yang komposisinya berasal dari pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi tumbuh positif.

PPN tumbuh 20,4 persen didorong oleh PPN dalam negeri, dimana aktivitas ekonomi yang kembali normal dan PPN Impor yang menggambarkan kegiatan impor meningkat signifikan.

Dari PBB tumbuh 1,2 persen ditopang oleh kenaikan PBB Perkebunan, dan pajak lainnya tumbuh 91,5 persen yang merupakan dampak penyesuaian tarif bea materai.

“Penerimaan bea dan cukai sejak tahun lalu masih resilient dan sampai tahun ini masih tetap bertahan. Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan kita mencapai Rp 205,78 triliun atau 95,73 persen dari target APBN, tumbuh sangat kuat 25,47 persen,” lanjut Menkeu.