Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pesan tegas kepada para pemimpin dunia terkait pentingnya restorasi mangrove untuk menghasilkan karbon kredit pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali mendatang.
Hal ini dikemukakan agar negara-negara atau pemimpin dunia tidak hanya bicara konsep tapi melakukan tindakan nyata dan rill, seperti yang sudah dilakukan Indonesia saat ini. Antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program restorasi mangrove.
Baca Juga
Komisi IV DPR Usul Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Dipermanenkan
PTPN I Regional 7 dan Itera Lestarikan Lingkungan Pesisir dengan Tanam 1.000 Pohon Mangrove dan Replantasi Terumbu Karang
Harta Karun Warga di Langkat Sumut dari Merawat Hutan Mangrove, Bisa Produksi Gula Nipah hingga Keripik Ikan Baronang
"Jadi Presiden (Jokowi) mengirim pesan, kita jangan ngomong-ngomong saja dalam pertemuan tinggi dunia. Karena program ini didanai USD 1,2 miliar," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan saat meninjau lokasi penanaman Mangrove di Bali, ditulis Jumat (25/11/2021).
Advertisement
Menko Luhut menjelaskan, saat ini, pemerintah telah memiliki program restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare dan telah berjalan untuk diwujudkan. Penanaman magrove yang berada di wilayah Bali, itu merupakan bagian dari program restorasi mangrove yang telah dicanangkan.
"Selama ini dan tahun depan mungkin hampir 200 hektare (sudah) direstorasi dan itu masih sebagian besar didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujarnya.
Â
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Luasan Restorasi Mangrove
Menurut Menko Luhut, besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit. Sehingga, hal ini dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan sedang menyelesaikan aturan turunan terkait karbon kredit yang dimaksud.
"Sekarang kami sedang menyempurnakan (aturan turunan) mengenai pelaksanaan Carbon Pricing dan Carbon Trading, karena Indonesia salah satu negara super power dalam karbon kredit," ungkapnya.
Ia juga menambahkan tingginya karbon kredit untuk Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia. Karena itu menurut Menko Luhut, potensi ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. "Ini kekuatan besar kita untuk menghasilkan (nilai) puluhan atau mungkin ratusan dolar untuk beberapa tahun ke depan dan ini untuk generasi ke depan. Dan akan menciptakan lapangan kerja," bebernya.
Kunjungan kerja yang dilakukan Menko Luhut di Bali kali ini merupakan bagian dari rangkaian untuk menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 yang digelar pada 2022 mendatang. Terkait hal ini, banyak agenda yang akan digelar dan beberapa hal perlu disiapkan atau dibenahi. "Nanti sampah sampai G20 (berlangsung) harus bersih, penggunaan energi bersih harus dimulai, sehingga dengan begitu akan mengurangi emisi kita," sebutnya.
Advertisement