Kisah Bandara Kualanamu, Pengganti Polonia yang Dikabarkan Dijual ke Asing

Pembangunan bandara ini menelan dana hingga Rp5,8 triliun. Alokasi pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,3 triliun dan alokasi pembiayaan PT Angkasa Pura II (persero) sebesar Rp2,5 triliun.

Anggaran sebesar Rp3,3 triliun dialokasikan untuk pembebasan tanah, pembangunan runway, taxiway, apron, navigasi, serta bangunan operasional.

Diketahui, Bandara Kualanamu berdiri di atas lahan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang terletak di kecamatan Beringin, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013 meskipun ada fasilitas yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Hingga pada akhirnya diresmikan operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian pembangunan beberapa bandara di Pulau Sumatra pada 27 Maret 2014.

Bandara Kualanamu diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatra dan sekitarnya.

Melansir dari laman Kementrian Perhubungan RI, Bandara Kualanamu memiliki luas mencapai 1.365 hektar. Kualanamu merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, di Jakarta.

Daya tampung Bandara Kualanamu hampir mencapai 10 lipat dari Bandara Polonia, yakni mampu untuk menampung kapasitas 22,1 juta penumpang per tahun.

Bandara Kualanamu ini diklaim sebagai bandara modern pertama yang memiliki fasilitas-fasilitas super canggih. Selain bisa diakses melalui jalan raya non-tol dan tol, Bandara Kualanamu bisa juga disambangi menggunakan kereta api (KA). Fasiltas fasilitas KA bandara ini merupakan pertama kalinya diterapkan di Indonesia.

Di area bandara juga terdapat 80 konter check-in yang telah dilengkapi teknologi Baggage Handling System (BHS). Ini merupakan teknologi penanganan bagasi otomatis pertama yang digunakan oleh bandara di Indonesia.

Selain memiliki tingkat pendeteksi keamanan tertinggi (Level 5), teknologi ini memungkinkan penumpang untuk melakukan pendaftaran bagasi di konter mana pun tanpa takut barangnya tertukar jadwal penerbangan.

Tak hanya itu, terdapat delapan fasilitas berupa garbarata (avio bridge) yang akan menghubungkan penumpang langsung dari area keberangkatan di dalam terminal menuju kabin pesawat.

Seiring dengan perkembangan Bandara Kualanamu dan menjadi tujuan penerbangan utama dari dan menuju Kota Medan, belakang muncul kabar yang menyebut jika bandara ini telah dijual kepada pihak asing.

Kabar tersebut mencuat usai adanya cuitan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial miliknya.

"Baca penjelasan resmi AP II bhw pengelolaan bandara kualanamu berbentuk Joint Venture dan membetuk perusahaan baru, artinya sdh ada penjualan saham. Kalau JO tidak ada penjualan saham," cuit dia dalam akun twitter @@msaid_didu, seperti dikutip Jumat (26/11/2021).

Namun Direktur Transformasi dan Portofolio Strategis PT Angkasa Pura II (Persero) Armand Hermawan membantah terjadi penjualan saham atau penjualan aset Bandara Kualanamu di Sumatera Utara.

Dia pun menjelaskan jika AP II menggandeng GMR Airports Consortium mengelola dan mengembangkan Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

GMR Airports Consortium dikatakan dipilih sebagai mitra setelah melalui serangkaian proses tender secara profesional dan transparan. 

Adapun PT Angkasa Pura II (Persero) dengan GMR Airports Consortium membentuk Joint Venture Company (JVCo) yakni PT Angkasa Pura Aviasi untuk mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu.

AP II sebagai pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham di PT Angkasa Pura Aviasi, sementara GMR Airports Consortium memegang 49 persen saham. 

"Saat ini pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu dilakukan oleh AP II. Sejalan dengan adanya mitra strategis, pengelolaan selama 25 tahun akan dilakukan oleh AP II dan GMR melalui JVCO yang 51 persen sahamnya dimiliki AP II. Nantinya pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu akan kembali seluruhnya kepada AP II setelah masa kerjasama berakhir," tegas dia, seperti dikutip Jumat (26/11/2021).

Armand Hermawan memastikan jika tidak ada penjualan aset atau penjualan saham Bandara Internasional Kualanamu. Kepemilikan Bandara Internasional Kualanamu beserta asetnya 100 persen tetap milik AP II.

"JVCo hanya akan menyewa aset kepada AP II untuk dikelola selama 25 Tahun. Setelah periode kerja sama berakhir, JVCo tidak berhak lagi mengelola Bandara Internasional Kualanamu dan semua aset hasil pengembangan akan dikembalikan kepada AP II. Kemitraan dapat dianggap seperti perjanjian sewa menyewa dengan para tenant di terminal Bandara,” ujar Armand Hermawan. 

Dikatakan jika kemitraan strategis ini merupakan inovasi model bisnis yang menarik minat investasi pihak swasta untuk dapat turut berkontribusi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia dan menyediakan layanan bagi kepentingan umum.

“Tujuan dari kemitraan strategis ini adalah mengakselerasi 3E yaitu Expansion the traffic (memperluas penerbangan), Equity partnership (menambah permodalan) dan Expertise sharing (berbagi teknologi dan keahlian), sehingga daya saing Bandara Internasional Kualanamu dapat lebih cepat ditingkatkan.”

Terkait Expansion the traffic, Armand Hermawan mengungkapkan Bandara Internasional Kualanamu akan dijadikan hub penerbangan internasional khususnya di wilayah barat yang akan mendatangkan banyak penerbangan dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

Adapun GMR Airports Consortium yang sebagian sahamnya juga dimiliki Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis termasuk jaringan operator bandara dengan total jumlah penumpang terbanyak di dunia. 

“Pada tahun 2020 jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Kualanamu sekitar 3 juta penumpang per tahun. Melalui kemitraan strategis AP II dan GMR Airports Consortium, JVco menargetkan jumlah pergerakan penumpang menjadi sekitar 54 juta penumpang per tahun di akhir Kerjasama kemitraan,” ungkap Armand Hermawan.