Mentan Harus Tindak PNS Bersragam Parpol, Sebelum Dilaporkan ke Jokowi

Anies Baswedan Pimpin Upacara Hari Guru di Kemendikbud — Upacara tahunan ini diikuti para guru dan kepala sekolah, pelajar dari jenjang SD sampai SMA, hingga PNS dari berbagai golongan dan unit di Kemendikbud, Jakarta, Senin (25/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian Pertanian telah memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait adanya PNS yang kedapatan memakai seragam dan atribut terafiliasi salah satu partai politik.

Kejadian berlangsung saat perayaan hari ulang tahun parpol tersebut pada 11 November 2021 lalu.

BACA JUGA: Ini Perbedaan PPPK dan CPNS

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto selaku Ketua Tim Pemeriksa menyebut, seluruh pejabat yang diduga terlibat telah diperiksa KASN. Pemeriksaan dilakukan secara maraton tiga hari untuk menggali dan meminta penjelasan dari para pihak yang terlibat.

Tasdik mengatakan, tim pemeriksa KASN telah menganalisis seluruh hasil berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya, KASN segera mengirim rekomendasi kepada Menteri Pertanian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditindaklanjuti.

"Apabila Mentan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka KASN akan menyampaikan laporan kepada Presiden," tegas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

Kemudian terkait sanksi, Tasdik menegaskan akan menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tim kami bekerja secara objektif menangani kasus ini. Jika terbukti melanggar ketentuan, setiap PNS tentu harus secara ksatria menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat," serunya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap adanya dugaan ribuan PNS menerima bantuan sosial. Mayoritas PNS yang menerima bansos diduga masih merupakan PNS aktif.

2 dari 2 halaman

Politisasi Birokrasi

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua KASN Agus Pramusinto menambahkan, kasus yang terjadi pada PNS Kementan menunjukkan fakta politisasi birokrasi masih terus terjadi. Hal ini berpotensi mengganggu netralitas ASN menuju Pemilu 2024.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN agar mencermati potensi politisasi PNS oleh para pejabat politik dalam birokrasi," imbuh Agus.

"Tanpa pemberian sanksi yang tegas terhadap pejabat politik yang memimpin birokrasi, dikhawatirkan politisasi ASN akan makin meningkat," pungkasnya.

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
parpol
Partai Politik
KASN