Diskriminasi Sawit Harus Dihentikan, Ini Alasannya

Potret Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh — Seorang pekerja mengangkut cangkang sawit di atas rakit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh (7/3/2021). Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh . (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan diskriminasi sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa. Keluhan itu disampaikan dalam konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 2021, di Glasglow, Skotlandia beberapa waktu lalu.

Ekonom sekaligus Direktur Indef Tauhid Ahmad menilai, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi sangat tepat. Sebab, dampak diskriminasi tersebut dapat menganggu pasar perdagangan kelapa sawit Indonesia ke negara lain.

“Saya setuju apa yang dikatakan presiden soal diksriminasi sangat menganggu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Eropa selalu menutup Indonesia dan melarang Indonesia untuk ekspor,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, Minggu (28/11/2021).

Menurutnya pangsa pasar sawit Indonesia ke Eropa hanya 10-15 persen, sehingga tidak masalah sebenarnya jika ekspor sawit ke Eropa dilarang. Sebab peluang pasar di negara lain masih terbuka lebar. Hanya saja, diskriminasi sawit ini harus diselesaikan agar ke depannya tidak berdampak buruk ke pasar negara lain.

“Memang kalau dari pasar kemarin, dari Eropa itu tidak masalah. Toh sawit kita di pasar negeri lain bisa. Memang dari pasar Eropa sekitar 10-15 persen. Nah yang dikeluhkan kampanye diskriminatif ini yang menganggu pasar negara-negara lain yang terkait dengan isu lingkungan, HAM dan sebagainya, padahal kita sudah membuktikan di Indonesia tidak ada persoalan tersebut,” jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT Pertamina (Persero) kembali mencatat capaian positif dan memperkuat komitmen inovasi berkelanjutan.

2 dari 3 halaman

Beberapa Negara Butuhkan Sawit

Tauhid menegaskan, diskriminasi ini harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, dia sangat mendukung langkah Presiden yang menyuarakan soal sawit di konferensi internasional, agar hal itu menjadi perhatian.

“Pasti dampaknya panjang, karena tidak berhenti terus, ini soal persaingan. Menurut saya harus di berhentikan diskriminasi toh negara Swiss sudah menerima (ekspor sawit Indonesia), saya kira kita punya peluang beberapa negara yang masih membutuhkan,” tegas Tauhid.

Senada dengan Tauhid, Public Relations di PT Astra Agro Lestari Tbk Mochamad Husni mengungkapkan dukungannya terkait pernyataan Presiden Jokowi soal dukungannya soal diskriminasi sawit.

“Pak presiden luar biasa dukungannya terhadap industri dari beberapa kesempatan, semangatnya mendukung sawit sebagai komoditas strategis. Kalau cerita dari teman2 asosiasi pengusaha sawit bilang bahwa Jokowi minta perlakuan adil buat komoditas kita di pasar internasional,” ujar Husni.

3 dari 3 halaman

Edukasi

Sebagai insan sawit, Husni memahami pernyataan Presiden adalah sebagai upaya untuk mendukung perdagangan sawit yang adil bagi Indonesia dikancah internasional. Menurutnya, diskriminasi sawit akan berpengaruh terhadap manfaat sawit.

“Di Astra Agro juga sebagai pengusaha kelapa sawit juga ada pengaruhnya. Paling tidak di tingkat korporasi di Astra Agro menghadapi beberapa pertanyaan dari LSM dan media yang masih belum tahu dampak positifnya kelapa sawit. Pernyataan Jokowi sangat membantu peran sawit untuk Indonesia,” ujarnya.

Adapun upaya Astra Agro berperan dalam mencegah diskriminasi terkait sawit, yakni mengedukasi masyarakat melalui kerjasama dengan media massa untuk menyampaikan informasi. Kemudian, mengadakan seminar dan mengadakan forum-forum diskusi tentang sawit.

“Di Astra Agro kita punya program komunikasi ke media, kalau dari yang kita pahami masyarakat itu perlu diedukasi dan edukasinya macem-macem, forumnya ada seminar, dan edukasi ke kampus, termasuk ke Pemerintah kita lakukan. Salah satunya paling besar itu dengan bekerjasama dengan teman-teman media,” pungkas Husni.