Tak Dapat BSU Subsidi Gaji dan Tidak Terdaftar di bsu.kemnaker.go.id, Mungkin Ini Sebabnya

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji untuk rekening koletif masih berlangsung di bulan November 2021 ini. Penyaluran bantuan yang juga disebut sebagai BLT Subsidi Gaji sebesar Rp 1 juta ini tidak hanya bagi pemilik rekening Bank Himbara, tapi juga yang baru buka rekening kolektif (burekol).

Corporate Secretary BNI Mucharom mengungkapkan, ada batas atau tenggat waktu untuk pencairan dana BSU Rp 1 juta yaitu maksimal pada 15 Desember 2021. 

"Sesuai dengan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, batas pencairan BSU dari burekol (pembukaan rekening kolektif) adalah hingga 15 Desember 2021," ujar Mucharom saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Apabila melebihi tanggal tersebut, maka dana BSU akan dikembalikan ke kas negara. Perlu diketahui, pencairan BSU atau subsidi gaji melalui burekol ini dilakukan untuk penerima bantuan yang sebelumnya belum atau tidak memiliki rekening di Bank Himbara yakni Bank BUMN baik BRI, BNI, BTN, atau Bank Mandiri.

Berikut penjelasan dari syarat dan cara mencairkan dana BSU dari baru buka rekening kolekstif atau burekol yang telah dirangkum oleh Liputan6.com dari berbagai sumber, Senin (15/11/2021).

Penerima BSU adalah para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan pemerintah itu ditransfer melalui rekening. Bantuan itu sebenarnya adalah subsidi gaji atau upah sebesar Rp 500.000 untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga penerima bantuan mendapat Rp 1 juta sekaligus. Adapun syarat penerima BSU tahun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Berikut syaratnya:

- Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021.

- Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan (atau sesuai UMK).

- Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

- Bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro.