Soal Kenaikan Upah, Buruh Tuding Ridwan Kamil Langgar Aturan Otonomi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Buruh Jawa Barat menuding Gubernur Ridwan Kamil melanggar aturan soal otonomi daerah karena meminta seluruh kepala daerah merevisi rekomendasi besaran kenaikan upah minimum tahun 2022.

Menurut Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto, hampir semua besaran upah minimum kota dan kabupaten (UMK) naik dari 3,5 - 18 persen.

“Artinya semua itu sudah pertimbangkan oleh bupati dan wali kota masing-masing sehingga direkomendasikan. Kalau yang namanya gubernur sekarang mengintervensi pemerintah daerah, secara otomatis berarti melanggar kewenangan. Yang tahu persoalan kan bupati dan wali kota,” ujar Roy di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (29/11/2021).

Berdasarkan informasi yang diterima Roy, Gubernur Ridwan Kamil bersikukuh menggunakan sistematika pengupahan mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021.

Padahal kata Roy, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final pada Kamis, 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Amar putusan MK angka (7) yang pada pokoknya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja," jelas Roy.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.