Kepala BKF: Pajak Karbon Bukan untuk Tarik Penerimaan Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) melantik Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menggantikan Suahasil Nazara yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai 2022. Pada tahap awal dikenakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.

Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp 30 per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapan tarif pajak karbon ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi karbon yang kini jadi salah satu fokus pemerintah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan jika penarikan pajak karbon ini tidak ditujukan untuk mengisi pendapatan negara.

"Pajak karbon terutama bukan untuk penerimaan. Pajak karbon utamanya untuk mendukung pasar karbon jadi dengan demikian tidak ada target penerimaan pemeritah dari pajak karbon," tegas dia saat FGD dengan jurnalis di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dia mencontohkan seperti simulasi yang sudah diuji coba Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada beberapa PLTU. Di mana berdasarkan simulasi diketahui terdapat net defisit 1 juta ton karbon.

“Sebanyak 1 juta ton karbon kalau dikalikan dengan Rp 30 itu ketemunya paling cuma Rp 40-an miliar. Itu sangat-sangat kecil. Artinya ini bukan target (penerimaan pajak). Yang kita ingin dorong adalah terutama supaya mekanisme pasar karbon berjalan dengan baik,” tegas dia.

Penerapan pajak karbon ditegaskan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen penurunan emisi CO2 sesuai dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) yang tertuang dalam Paris Agreement.

Di mana dalam komitmen, besaran penurunan emisi CO2 sebesar 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri. Kemudian 41 persen dengan dukungan internasional.

Dengan pajak karbon dikatakan hal yang pemerintah ingin dorong adalah mekanisme terbentuknya pasar karbon. Dari sini, nantinya para pengusaha PLTU melakukan perdagangan pasar karbon.

"Ke depan jika makin kuat harapan ada adjust parameter apakah cap diturunkan dan jika terjadi maka likuditas lebih tinggi," jelas dia.

2 dari 2 halaman

Uji Coba di 32 PLTU

Dukung Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Pemerintah Luncurkan Aplikasi Charge.IN — Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan jika pihaknya telah melakukan uji coba perdagangan karbon yang dilakukan kepada 32 unit PLTU batu bara di Indonesia.

Dikatakan uji coba dilakukan dengan tujuan meningkatkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendukung pencapaian target NDC.

Kemudian mengujicobakan penerapan nilai batas ata emisi (cap) bagi unit pembangkit berbahan bakar batu bara. Meningkatkan kualitas pelaporan emisi GRK dan familiarisasi pemangku kepentingan denga konsep instrumen nilai ekonomi karbon, khususnya cap and trade dan offset

Diketahui dari uji coba terdapat 28 transaksi karbon dengan nilai mencapai 42.455,42 ton CO2 dengan harga rata-rata USD 2 per ton CO2.

Adapun total biaya uji coba pasar karbon sebesar Rp 1,54 miliar. Di mana, terdapat insentif Rp 1,227 miliar bagi perusahaan yang kadar emisi di bawah cap dan Rp 236 juta untuk perusahaan yang sudah memiliki pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa sidang I tahun 2021-2022, Kamis (7/10/2021). Dengan pengesahan ini maka akan ...