Sri Mulyani: Indonesia Harus Terus Memperkuat Keamanan Siber

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada risiko kebocoran data di tengah tren transformasi ekonomi digital. Oleh karena itu isu risiko keamanan siber atau cyber security perlu menjadi perhatian serius seua pihak.

"Di tengah arus transformasi ekonomi digital, isu keamanan siber menjadi persoalan serius," ucap Sri Mulyani OJK-OECD Conference, Kamis (2/12/2021).

Bendahara Negara ini menyatakan, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat keamanan siber. Hal ini dimaksudkan agar berbagai transaksi ekonomi digital bisa dilakukan secara aman.

"Apalagi pandemi Covid-19 membuat orang lebih banyak menjalankan aktivitas ekonomi secara online," terangnya.

Dia pun membeberkan berbagai jenis kejahatan digital yabg kerap merugikan masyarakat selaku konsumen. Antara lain pencurian data pribadi yang kian marak terjadi.

"Kemudian juga skimming," tambahnya.

Oleh karena itu, Indonesia secara khusus mengagendakan pembahasan mengenai isu keamanan siber pada perhelatan KTT-G20 2022 di Bali.

"Ini demi keamanan konsumen, termasuk penggunaan e-commerce yang kian marak," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

2 dari 2 halaman

Keamanan Siber di Indonesia

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Teguh Supangkat menyatakan, tingkat keamanan siber di Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 194 negara. Sebagaimana catatan Global Cyber Security Index.

"Berdasarkan catatan Global Cyber Security Index, tingkat keamanan siber di Indonesia menduduki peringkat 24 dari 194 negara," ujarnya dalam acara Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, Selasa (26/10).

Sedangkan secara regional di Asia Pasifik, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6. Teguh menyebut, peringkat Indonesia ini telah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2018.

"Indonesia (2018) menduduki posisi 48 secara global dan peringkat 9 secara regional," terangnya.

Meski mengalami perbaikan, keamanan siber tetap merupakan hal yang krusial khususnya bagi sektor keuangan. Sebab, potensi risiko dan serangan siber akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan penyediaan layanan perbankan secara digital.

Oleh karena itu, OJK mendorong perbankan serius dalam memastikan keamanan adopsi teknologi informasi ya g digunakan dalam menjalankan operasional bisnisnya.