PLN Ingin Pemerintah Hapus PPn dan PPh Mobil Listrik

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan, tidak hanya ramah lingkungan karena minim emisi karbon, penggunaan kendaraan tersebut juga dapat membuat perekonomian lebih stabil. Pasalnya, listrik yang menjadi energi penggerak kendaraan tersebut berasal dari pembangkit yang energi primernya tersedia di dalam negeri.

"Bagi PLN transisi mobil listrik bukan hanya untuk meningkatkan demand listrik disaat kondisi suplai listrik lebih mengalami surplus, mobil ini juga terbukti unggul dibandingkan dengan mobil konvensional fosil untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau dan cerah," tutur Zulkifli.

Dengan terbangunnya ekosistem kendaraan listrik yang energinya bersumber dari dalam negeri, maka penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak akan berkurang, sehingga negara juga dapat mengurangi impor minyak dan berujung pada penghematan devisa.

Kondisi ini akan menekan angka defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dan membuat perekonomian dalam negeri lebih stabil.

"Kita paham kita mengimpor triliunan rupiah bahan bakar untuk mobil fosil, sementara untuk mobil listrik kita tidak melakukan impor terkait dengan energi primer, ini dua hal yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita kedepan," ujar Zulkifli.

Untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, Zulkifli pun melihat masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan membeli mobil fosil, sehingga dapat dinikmati masyarakat lebih luas.

"Kami kemukakan di sini bahwa terimakasih pemerintah telah menghapuskan PPnBM mobil listrik tapi ada dua pajak yaitu PPn dan PPh yang dinikmati oleh mobil fosil, namun belum dinikmati mobil listrik. Kami yakin dan berharap kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan penghapusan dari PPn dan PPh tersebut sesuai yang dinikmati mobil fosil," ungkapnya.

PLN pun terus membangun fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan penggunan kendaraan listrik mengisi energi, hingga saat ini total SPKLU yang telah dibangun PLN sebanyak 60 unit terletak di 45 lokasi pada 21 kota. Jumlah tersebut akan bertambah karena PLN sedang membangun 54 unit SPKLU di 21 kota.

"Untuk percepatan pembangunan SPKLU, PLN membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut berpartisipasi dengann skema bisnis yang sudah disiapkan PLN," katanya.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, penggunaan kendaraan listrik merupakan kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sebab penghematan devisa atas berkurangnya impor minyak bisa dialihkan untuk membiayai sektor yang lebih produktif. Pasalnya, penerapan konversi kendaraan energi fosil ke listrik bisa mengurangi konsumsi minyak Indonesia yang selama ini sebagian besar diimpor.

"Bahwasanya konversi ke kendaraan listrik itu untuk memperbaiki neraca perdagangan, impor BBM kita besar sekali, ini kunci utama kita negara kita bisa berkembang negara kita akan manju, di mana impor itu bisa digunakan untuk yang lain," ungkapnya.

Bob Saril menambahkan, selain negara yang mendapat manfaat dari penggunaan kendaraan listrik, masyarakat juga bisa mendapat manfaat penghematan biaya jika menggunakan kendaraan listrik. Saat ini PLN memberikan harga khusus diskon 30 persen kepada pemilik kendaraan listrik yang mengisi daya baterainya di rumah, yakni menjadi Rp 1.100 per kilowatt hour (kWh).

"Setiap.1 KWh listrik setara 1 liter bensin, 1 KWh sama dengan 10 Km jalan. 1 banding 5, Rp 9.000 per liter BBM dengan hanya Rp 1.100 untuk per kWh, atau katakan Rp 1.500 kalau harga biasa. Artinya disamping menghemat CAD supaya tidak menyebabkan devisi kita tergerus juga nilai tukar kita tergerus karena harus baya, masyarakat juga ikut menikmati karena hemat tadi," imbuh Bob Saril.

Selain itu PLN memberikan fasilitas potongan biaya tambah daya bagi pemilik kendaraan listrik yang ingin menambah daya listriknya, dengan cukup membayar Rp 150.000 yang sebelumnya dipatok Rp 4,5 juta.

Namun menurut Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara, pembangunan ekosistem kendaraan listrik perlu didukung dengan kebijakan yang dapat mengurangi harga kendaraan listrik. Pasalnya, saat ini harga kendaraan listrik masih terbilang mahal. Sementara negara lain telah menerapkan kebijakan subsidi untuk menekan harga kendaraan listrik agar masyarakatnya beralih menggunakan kendaraan tersebut.

"Dimana pun juga kendaraan listrik mendapat subsidi dari pemerintahnya, di Tiongkok kami dapat informasi dari kolega subsidinya sekitar USD 15 ribu per unit, begitu juga di Korea Selatan. Ini saya pikir cukup berat dan harganya cukup tinggi, harga mobil listrik yang paling murah pun harganya Rp 600 juta. Nah masyarakat kita daya belinya masih dikisaran di bawah Rp 250 jutaan jadi ada jarak harga sekitar Rp 300 jutaan antara harga mobil listrik dengan harga yang diminati masyarakat kita," tuturnya.