Punya Peluang Sehat, DPR Dukung Restrukturisasi PT INTI

Liputan6.com, Jakarta - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI mengantongi dukungan restrukturisasi perusahaan untuk penyehatan dari Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Infrastruktur teknologi saat ini di era Jokowi menjadi pondasi dan narasi industri 4.0. Setelah infrastruktur, selanjutnya adalah teknologi. Kalau bicara teknologi, kita bicara PT INTI. Eranya memang era PT INTI, era revolusi teknologi, jadi kita tidak mungkin tidak memiliki BUMN yang leading di sektor itu,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, di Kantor Pusat PT INTI (Persero), Senin (6/12/2021).

Kunjungan kerja itu memiliki agenda spesifik terkait rencana penyehatan dan restrukturisasi BUMN yang tengah digalakkan pemerintah. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI itu memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi performa BUMN, dilihat dari aspek lini bisnis, proses produksi, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), kinerja, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM), untuk menjadi daya ungkit penyehatan perusahaan.

Ia menilai, PT INTI (Persero) memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali berstatus ‘sehat’ dan bangkit menjadi pemain utama di industri teknologi, terutama melihat rekam jejak pengalaman sejak awal kiprahnya pada tahun 1966 sebagai salah pusat penelitian telekomunikasi nasional.

PT INTI (Persero), lanjut dia, dinilai memiliki upaya transformasi yang secara konsisten terus dijalankan dalam beberapa tahun terakhir bersama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), selaku perusahaan yang mendapatkan mandat dari Kementerian BUMN untuk membantu dalam menstabilkan sustainable business model perusahaan.

“Kalau PT INTI jadi sehat dan baik, ini akan jadi legacy kinerja kami,” ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah perusahaan milik negara. Saat ini total perusahaan pelat merah tercatat sekitar 142 perusahaan, dan akan dikurangi menjadi 100 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Suara yang Sama

Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI yang terdiri dari Wakil Ketua Komisi Aria Bima, Wakil Ketua Komisi Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi Gde Sumarjaya Linggih, Anggota Komisi I Nyoman Parta, Anggota Komisi Mufti Anam, Anggota Komisi Trifena Tinal, Anggota Komisi Andre Rosiade, Anggota Komisi Rudi Hartono Bangun, Anggota Komisi Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi Eko Hendro Purnomo, dan Anggota Komisi Daeng Muhammad, memiliki suara yang sama tentang PT INTI (Persero).

“Kami secara spesifik, bertugas untuk memastikan PT INTI bangkit kembali. Memang terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan, tujuannya agar PT INTI bisa menjadi industri teknologi yang dapat kita andalkan,” tambah Anggota Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.

Sementara itu, Direktur Utama PT INTI (Persero) Otong Iip berharap agar optimisme dari Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI itu akan menjadi representasi keberpihakan dan keyakinan bahwa PT INTI (Persero) dapat bangkit sekaligus menjadi pemain utama dalam era teknologi di industri 4.0.

“Semoga dukungan Komisi VI DPR RI akan menjadi salah satu jalan bagi PT INTI bangkit kembali,” ungkap Otong Iip papda kesempatan yang sama.

PT INTI
Perusahaan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) disebut juga PT INTI.
Lihat Selengkapnya
PT INTI
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
restrukturisasi
Bisnis
Restrukturisasi adalah penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).
Lihat Selengkapnya
restrukturisasi