Sukses

Kadin: Indonesia Bergantung BBM Impor Padahal SDA Melimpah

Kadin Indonesia menjadi garda terdepan dalam membangun negeri, mengoptimalisasi pengelolaan SDA, mendorong inovasi, dan mengutamakan industrialisasi yang ramah lingkungan.

Liputan6.com, Jakarta Sejalan dengan komitmen untuk merealisasikan kinerja kepengurusan yang inklusif dan kolaboratif, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2021 di Nusa Dua, Bali pada 3-4 Desember 2021.

Rapimnas ini sendiri merumuskan program-program unggulan Kadin Indonesia berdasarkan 4 pilar utama, terutama terkait dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Indonesia Mardani H. Maming berambisi untuk bisa mengubah pola pikir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) khususnya minyak dan gas (migas) dengan memberikan nilai tambah melalui industrialisasi dan melakukan kontribusi untuk mendorong program hilirisasi energi.

Ia berkomitmen Kadin Indonesia menjadi garda terdepan dalam membangun negeri, mengoptimalisasi pengelolaan SDA, mendorong inovasi, dan mengutamakan industrialisasi yang ramah lingkungan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang.

"Kami terus berupaya mencari terobosan agar sektor hilir migas tidak hanya dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Maming, dalam acara Rapimnas Kadin 2021 di Nusa Dua Bali dikutip Selasa (7/12/2021).

"Menurut saya, Indonesia saat ini tergantung LPG dan BBM impor padahal kita memiliki sumber daya melimpah baik energi fosil maupun energi baru terbarukan, harus ada solusi untuk energi masa depan," lanjut dia.

Selain itu, Maming mengungkapkan, pentingnya mendorong industri hilirisasi SDA agar nilai tambah pengelolaannya bisa dinikmati di dalam negeri.

Menurutnya, semangat hilirisasi juga sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah.

"Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah apapun karena praktik ekspor bahan baku. Indonesia harus membangun hilirisasi energi," tegasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Peta Jalan

Dengan demikian, Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu meminta roadmap yang jelas untuk menghindari kelangkaan dalam upaya transisi energi dan mencapai net zero emission. Ia mengatakan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung capaian net zero emission.

"Alhasil, upaya untuk menurunkan emisi dan memanfaatkan penangkapan karbon di industri hulu migas sudah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun, upaya menuju ke arah transisi energi tersebut tentunya harus didukung dengan roadmap yang jelas untuk menghindari adanya energi berbiaya mahal atau bahkan kelangkaan energi," ucapnya.

Menurutnya, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemenuhan energi terbarukan dan yang terjangkau adalah sebuah keharusan. Industri hulu migas berusaha memberikan karya terbaiknya melalui visi bersama untuk mewujudkan target pencapaian produksi jangka panjang.

"Untuk dapat memanfaatkan semua potensi migas yang dimiliki Indonesia, diperlukan investasi yang signifikan dan partisipasi aktif dari para pemain domestik maupun internasional," ungkap CEO PT Maming Enam Sembilan Group yang membawahi 56 entitas anak perusahaan itu.

Selain Presiden Jokowi yang hadir membuka Rapimnas Kadin, turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster.