UU HKPD Disahkan, Apa Manfaatnya Bagi Daerah?

FOTO: Uang Beredar pada November 2020 Capai Rp 6.817,5 Triliun — Tumpukan uang terlihat di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah manfaat yang akan didapatkan daerah yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (UU HKPD). Paripurna DPR RI telah menyetujui rancangan aturan tersebut menjadi undang-undang setelah pembahasan sekitar enam bulan kebelakang.

Sri Mulyani menyebut ada empat pilar penting yang termuat dalam UU HKPD ini. Pertama, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal.

Kedua, mengembangkan sistem pajak daerah untuk mendukung alokasi sumber daya yang efisien, ketiga kualitas belanja, keempat harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, kata dia, melalui pelaksanaan UU HKPD ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kapasitas pendapatan Pemerintah Daerah. Misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) akan dilakukan beberapa perubahan sesuai dengan aspirasi beberapa daerah yang sekarang terutama dari natural resources.

Hasil dari sumber daya yang dikelola biasanya dibagikan untuk daerah origin atau penghasil dan daerah non penghasil tapi di provinsi yang sama. Kini, DBH akan diberikan juga untuk daerah perbatasan meski dalam provinsi yang berbeda.

“Kita juga memberikan kepada daerah pengolah kemudian DBH diberikan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Misal, DBH cukai hasil tembakau atau DBH rokok naik dari 2 persen menjadi tiga persen, dan juga kita meningkatkan DBH untuk PBB dari 90 persen jadi 10 persen semuanya untuk daerah,” kata dia, dalam konferensi pers, Selasa (7/12/2021).

DBH lain juga dibuka oleh undang-undang ini, yakni DBH berbasis pada perkebunan kelapa sawit. Kemudian pengalokasian DBH juga dikaitkan dengan kinerja dengan berbagai perubahan daerah akan mendapatkan tambahan DBH sebesar 2,73 persen atau setara Rp 2,97 triliun.

“Naik dari Rp 108,2 triliun menjadi Rp 111,17 triliun untuk 2021,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa sidang I tahun 2021-2022, Kamis (7/10/2021). Dengan pengesahan ini maka akan ...

2 dari 2 halaman

Dana Alokasi Umum

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) fokusnya adalah agar Pemda melayani masyarakat dengan layanan yang sama kualitasnya dimanapun. Hal ini bisa diartikan sebagai penyamaan standarisasi pelayanan. Tujuannya, untuk menciptakan adanya pemerataan secara horizontal, antar pemerintah daerah pada tingkat yang sama.

“Kita akan minta daerah untuk melakukan penghitungan kebutuhan yang lebih presisi dari sisi unit cost untuk pelayanan dari DAU juga tak sama di semua daerah, namun kita perhatikan jumlah penduduknya, kondisi daerah dan karakteristik khusus daerah tersebut, dan track record daerah tersebut,” tuturnya.

Sri Mulyani menyebut DAU sendiri akan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Misalnya, untuk daerah desa telah memiliki dana desa, untuk kelurahan di kota juga akan diberikan dana serupa. Prosesnya akan dilakukan transisi selama lima tahun.

“Kinerja daerah akan sangat penting dalam pengelolaan DAU ini, untuk pajak dan retribusi daerah, adanya penurunan jumlah jenis pajak dan retribusi namun bukan untuk menurunkan pendapatan, justru meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Penyederhanaan yang dilakukannya melalui UU HKPD ini untuk mereduksi biaya administrasi untuk biaya kepatuhan.

Sementara untuk retribusi perkebunan kelapa sawit, dengan bentuk retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah (PP) bagi daerah yang berstatus pusat perkebunan kelapa sawit.

“kemudian, PKB dan Biaya Bea Balik Nama antara provinsi dan kota untuk menambah pendapatan di daerah kabupaten kota tanpa menambah beban kepada wajib pajak,” katanya.

“Kita lihat adanya retribusi yang sudah dilakukan perubahan, daerah akan mendapatkan tambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) nya tingkat kabupaten kota akan meningkat sangat tinggi, dari RP 61,2 triliun menjadi Rp 91,2 triliun, atau meningkat 50 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk belanja daerah, pemerintah bersama DPR telah menyetujui bahwa akan mengatur tingkat belanja pegawai dan belanja infrastruktur. Sebesar 30 persen untuk belanja pegawai, dan 40 persen untuk belanja infrastruktur dengan transisi lima tahun.

Lalu untuk penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan dilakukan peningkatan kualitas dari aspek pengawasan secara intens dari Pemda dengan melibatkan BPKP. Pada sisi utang juga akan dikendalikan agar bisa terkendali secara disiplin.

“Daerah yang memiliki kapasitas fiskal mencukupi bisa membentuk dana abadi di daerah masing-masing,” katanya.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
UU HKPD
Keuangan
Kelapa Sawit