Ibarat CCTV, SIN Pajak Bakal Awasi Transaksi Keuangan dan Tekan Praktik Korupsi

UU ini secara legal formal menggugurkan ketentuan kerahasiaan dalam beberapa UU, antara lain UU tentang perbankan. Sehingga semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain, wajib untuk membuka dan terhubung ke dalam sistem perpajakan, baik data yang bersifat rahasia maupun non rahasia dan data finansial maupun non finansial.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 akan menjadi bahan dalam melakukan audit baik audit perpajakan maupun audit korupsi.

SIN Pajak menjadi perwujudan digitalisasi transparansi akan bekerja melakukan audit secara elektronik (e-audit)dengan konsep link and match. Jika dilihat dalam konteks kasus korupsi, bahwa uang atau hartabaik dari sumber yang legal maupun ilegal selalu digunakan dalam 3 sektor, yaitu konsumi,investasi, dan tabungan.

Dalam konsep SIN Pajak, 3 sektor tersebut wajib memberikan datadan terhubung secara sistem dengan sistem perpajakan. artinya uang dari sumber yang legalmaupun ilegal tersebut dapat terekam secara sempurna dalam sistem perpajakan. Wajib Pajak akanmenghitung pajak dan mengirimkan SPT ke otoritas perpajakan.

Otoritas perpajakan melalui konsep link and match akan dapat dipetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT. Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WajibPajak.

Dalam penanganan kasus korupsi dikenal pembuktian terbalik, sehingga Wajib Pajak yangmelaporkan SPT secara tidak benar akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara legal. Hal tersebut akan membuat Wajib Pajak akan berpikir ulang untuk melakukan sebuah perolehan harta secara ilegal. Dengan SIN Pajak, pada awalnya Wajib Pajakakan dipaksa untuk jujur, namun keterpaksaan tersebut lambat laun diyakini akan berubah menjadi sebuah budaya jujur.

Namun meskipun secara de jure SIN Pajak ini telah memiliki landasan yang kuat, namun secarade facto SIN Pajak ini belum dapat terlaksana. Sejumlah kendala membangun SIN antara lain ketentuan UU yang diduga belum lurus terkait dengan akses otoritas perpajakan terhadap transaksi keuangan. Inkonsistensi regulasi diduga menjadi salah satu penyebabnya, dalam peraturanpelaksanaannya yang diatur dalam peraturan pemerintah, yang diduga diturunkan kembali dalamperaturan menteri serta surat edaran.

Aturan-aturan tersebut diduga membuat pengaturan yang melampaui peraturan yang di atasnya, antara lain adanya subdelegasi aturan yang diduga tidaksesuai kaidah, pembatasan penggunaan maupun pembatasan nilai. Akibatnya tujuan dan sasarandari UU yang mengaturnya tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal jika kita tengok lagi sejarah Indonesia, konsep ini telah diperkenalkan berpuluh tahun sebelumnya.

Tidak banyak orang yang tahu bahwa konseptor awal transparansi perpajakan iniadalah founding father kita, yaitu Bung Karno. Pada 31 Desember 1965, sejarah mencatat dimanaBung Karno mengeluarkan Perppu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak.

Konsep ini diperkenalkan kembali pada zaman pemerintahan Presiden Megawati, yaitu tahun 2001 yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 sampai puncaknya penyerahan RUUKUP yang kemudian nantinya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undangini kemudian disempurnakan pada pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo melaluiUndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 yang meniadakan rahasia bagi aparat pajak.

Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban kita untuk meluruskan peraturanperundangan SIN Pajak yang diduga tidak lurus demi terwujudnya SIN Pajak dan tercipta Budayajujur untuk Indonesia yang Sejahtera.