Cetak Sejarah, PNBP Pengelolaan Ruang Laut Melesat 400 Persen

TNI Menangkap Dua Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. (Dokumentasi: TNI AL).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatatkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat sebesar 399 persen. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP mencatatkan PNBP sebesar Rp27,26 miliar di tahun 2021 lebih tinggi dari target Rp 6,82 miliar dari yang ditetapkan.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menerangkan bahwa realisasi tersebut bersumber dari beberapa kegiatan. Yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil.

“Sesuai mandat yang diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, capaian dari subsektor pengelolaan ruang laut diperoleh dari KKPRL, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan total PNBP Rp27,26 miliar di tahun 2021 atau meningkat 399 persen dari target semula Rp6,82 miliar,” terang Tari saat konferensi pers, Jumat (17/12/2021).

Lebih lanjut Tari menjelaskan dari rencana tata ruang laut, PNBP yang diperoleh melalui manfaat ekonomi langsung dari rencana zonasi per hari ini senilai Rp. 20.972.003.572. Angka ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.233.595.000.

Selain tata ruang laut, KKP juga memperoleh capaian lainnya meliputi penanggulangan pencemaran di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, fasilitasi masyarakat hukum adat; serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim.

Sedangkan dalam hal konservasi, target SDGs 14 yakni 10 persen dari 32,5 juta hektare luas perairan Indonesia, saat ini telah mendapatkan penetapan luasan kawasan konservasi seluas 28,4 juta hektare sehingga tersisa target 8,39 juta hektare hingga tahun 2030.

Selama 2021 KKP melalui Ditjen PRL juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada 28 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Kemudian, KKP telah menjadi Management Authority CITES untuk pisces, peralihan dari KLHK dan mendapatkan mandat untuk pengembangan usaha garam rakyat yang difokus pada kualitas dan produktivitasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

TNI AL belum mempertimbangkan penambahan pasukan untuk diterjunkan di kawasan laut yang tengah diincar Tiongkok. Namun, jika situasi memaksa, maka Panglima TNI akan memerintahkan penambahan pasukan.

2 dari 2 halaman

Ekonomi Biru

FOTO: Peneliti Temukan 11 Spesies Paus di Laut China Selatan — Foto dari udara yang diabadikan pada 13 Juli 2020 ini menunjukkan sebuah kapal ekspedisi di Laut China Selatan. Akademi Ilmu Pengetahuan China pada 28 Juli 2020 mengatakan tim peneliti China menemukan 11 spesies paus di Laut China Selatan selama ekspedisi ilmiah laut dalam. (Xinhua/Zhang Liyun)

Sementara itu, guna mendorong implementasi ekonomi biru, program unggulan pengelolaan ruang laut di tahun 2022 meliputi beberapa aspek. Diantaranya peningkatan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perizinan dasar berusaha (KKPRL) dan perizinan berusaha.

Langkah itu melalui penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut, wisata bahari, pemanfaatan BMKT, sumberdaya nonhayati/nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan.

Selain itu, Ditjen PRL juga memiliki proyek percontohan (pilot project) pengembangan ekonomi biru meliputi penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur untuk budidaya lobster, penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut, penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa dan pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Kepulauan Momparang, Belitung Timur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menambahkan di tahun 2022, Ditjen PRL akan mengalokasikan Rp378 miliar. Serta program prioritas yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta proses integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai mandat Undang-Undang.

“Target penambahan wilayah konservasi dan wilayah efektif yang dikelola juga tetap menjadi capaian di tahun mendatang. Dalam aspek pesisir dan pulau-pulau kecil, Ditjen PRL tetap akan mendorong kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan laut dan pesisir. Ragam jasa kelautan seperti pergaraman dan learning business center juga akan dikembangkan sehingga produktivitas petambak garam sebagai pelaku utama bisa meningkat,” pungkas Hendra.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial.

PNBP
Sistem Operasi
PNBP merupakan singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Lihat Selengkapnya
PNBP
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
penerimaan negara
laut