UMP DKI Jakarta Naik 5,1 Persen, Pengusaha Sebut Anies Baswedan Tak taat Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, atau menjadi Rp 4.641.854.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyatakan, Anies Baswedan telah menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kebijakan itu, tertulis upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2021. Sementara Gubernur DKI Jakarta baru saja menetapkan UMP jilid kedua.

"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19 di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi, karena itu belum tentu benar.

"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.

Dia lantas merujuk kepada putusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum 2022 pada 16 November 2021.

Kebijakan penetapan upah minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pendapat Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan bahwa Gubernur DKI Jakarta terlalu jauh bersikap, dan ini pertanda buruk buat Penegakan Hukum di Indonesia," ujar Adi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.