Tinggal 2 Minggu, Masih Ada Rp 210 Triliun Anggaran PEN yang Belum Digunakan

DPR Setujui RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). DPR menyetujui atas RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi pencairan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai Rp 533,60 triliun sampai dengan 17 Desember 2021. Angka ini setara dengan 71,6 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun.

"Kita lihat kita tinggal dua minggu lagi dan masih ada Rp 210 triliun lebih yang belum dibelanjakan di dalam PEN," kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Selasa (21/12/2021).

Sri Mulyani akan terus berkoordinasi dan meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) agar merealisasikan anggaran PEN dalam waktu dekat. Sebab, jika tidak mampu anggaran tersebut akan dikembalikan ke APBN.

Berdasarkan bahan paparannya, realisasi untuk kesehatan mencapai Rp147,44 triliun, atau sebesar 68,6 persen dari pagu RpRp214,96 triliun. Adapun realisasi tersebut digunakan untuk membangun Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat, hingga membiayai perawatan untuk 784,96 ribu pasien.

Selain itu realisasi kesehatan tersebut dipergunakan juga untuk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) pusat sebanyak 1,42 juta dan santunan kematian untuk 571 nakes. Kemudian juga untuk pengadaan 304, 39 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 2 halaman

Perlindungan Sosial

Selanjutnya untuk perlindungan sosial, realisasinya hingga 17 Desember mencapai Rp161,17 triliun, atau 86,4 persen dari total pagu Rp186,64 triliun. Realisasi tersebut diberikan untuk PKH 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 18 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 9,99 juta KPM dan BLT desa untuk 5,62 juta KPM.

Selain itu dana perlindungan sosial juga diperuntukkan untuk kartu pra kerja untuk 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, bantuan UKT untuk 347,11 ribu penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, BSU untuk 7,84 juta prakerja, dan bantuan beras untuk 28,8 juta dan sembako PPKM 5,85 juta.

Sementara untuk program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, hingga insentif usaha masing-masing realisasinya sampai dengan 17 Desember Rp87,47 triliun (74,2 persen), Rp74,36 triliun (45,8 persen), Rp63,16 triliun (100,5 persen).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com