BP Tapera Resmi Jadi Operator Investasi Pemerintah Salurkan KPR Sejahtera FLPP

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan resmi bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mendatang.

Peresmiannya ditandai dengan seremoni Penandatanganan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto, di Hotel Kempinski, Jakarta.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, FLPP merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah mengucurkan dana FLPP sebesar Rp 60,67 triliun lebih sejak 2010-2021.

"Melalui pengelolaan perumahan bagi MBR satu pintu oleh BP Tapera, diharapkan akan semakin efisien karena akan ada sinergi antara program FLPP dan program Tapera yang meliputi yaitu pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan pembiayaan perumahan kepada peserta MBR," kata Hadiyanto, Rabu (22/12/2021).

Lebih lanjut, Hadiyanto mengatakan, kehadiran BP Tapera yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan mampu jadi pengurai permasalahan-permasalahan di sektor perumahan bersama dengan lembaga-lembaga lain yang telah dulu berdiri, seperti PT SMF (Persero), Perumnas, pengembang perumahan, perbankan penyalur kredit perumahan, dan lembaga terkait lainnya.

Sementara Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan, pihaknya mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 22 triliun, atau setara 200 ribu unit rumah untuk 2022 mendatang.

Dengan dibentuknya BP Tapera, maka sesuai amanat dari UU 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021,alokasi dana bergulir FLPP yang selama ini dikelola oleh BLU PPDPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai Tabungan Pemerintah.

"Selanjutnya, dana FLPP pada BP Tapera akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019, di mana kebijakan tata kelolanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan," terang Adi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.