Rekor Baru, PNBP KKP Bisa Sentuh Rp 1 Triliun di 2021

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers catatan akhir tahun KKP, Rabu (22/12/2021). (Dok KKP)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak rekor nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mendekati Rp 1 triliun. Peningkatan ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.

Hingga 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima KKP mencapai Rp 920 miliar. Jumlah tersebut masih akan bertambah bahkan melebihi Rp 1 triliun karena masih ada potensi tagihan di bidang perikanan tangkap. Serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp 35 miliar dan Rp 350 miliar.

"Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers catatan akhir tahun KKP, Rabu (22/12/2021).

Sebagai perbandingan, PNBP KKP dalam dua tahun sebelumnya berada di angka Rp 600an miliar dan Rp 500an miliar. Sehingga perolehan PNBP menjadi Rp 1 triliun di 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

Menteri Trenggono memastikan, PNBP yang didapat akan digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, hingga program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Meski mencetak rekor, PNBP sektor kelautan dan perikanan menurutnya masih bisa ditingkatkan lagi nilainya di tahun-tahun berikut. Sebab, tiga program terobosan akan diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2022.

Mulai dari penerapan kebijakan penangkapan terukur di 11 WPPNRI, pengembangan perikanan budidaya komoditas berorientasi ekspor (udang, kepiting, lobster, dan rumput laut), serta pembangunan kampung-kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal.

"PNBP yang didapat Rp1 triliun sementara spending (APBN KKP) Rp 6 triliun tentunya masih minus. Makanya di tahun 2022 kita targetkan lagi peningkatan menjadi Rp 4 triliun bahkan Rp 6 triliun, sehingga target Rp 12 triliun bisa tercapai. Dengan demikian kita bisa bekerja membangun bangsa ini lebih mudah lagi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar Sakti Wahyu Trenggono.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor 8,9 ribu ton hasil perikanan senilai Rp 588 miliar ke sejumlah negara. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan serentak di lima kota dengan melibatkan 147 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Program Terobosan

Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan — Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor perikanan naik 7,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Menteri Trenggono memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip ekonomi biru di mana menjaga kesehatan ekologi menjadi syarat utama. Menurutnya, ekosistem perikanan yang sehatlah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Salah satu wujud implementasi ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi yang tertuang dalam program terobosan kebijakan penangkapan terukur. Kuota penangkapan dibagi dalam tiga kategori yakni kuota untuk komersial, nonkomersial, dan nelayan lokal.

Dalam menentukan kuota tersebut, KKP menggunakan basis data yang dikeluarkan oleh Komnas Kajiskan yang tujuannya untuk menjaga populasi ikan di tiap zona. Sedangkan cara untuk memastikan ikan yang ditangkap sesuai dengan kuota dan zonasinya, KKP menyiapkan teknologi pengawasan berbasis satelit.

Menteri Trenggono menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada penerima kuota yang melanggar aturan main, mulai dari denda hingga pembatasan kuota yang diterima.

"Kalau dia melebihi kuota yang ada, itu dia melawan ekologi ya harus ada denda. Entah itu bayar dua kali lipat atau kuotanya dibatasi di tahun depan," ungkap Menteri Trenggono.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur diakuinya sebagai program terobosan yang akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan mutu produk perikanan, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, pemberantasan IUU Fishing, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.

"Nelayan nantinya akan sejajar dengan investor, karena mereka sama-sama punya kuota," pungkasnya.

PNBP
Sistem Operasi
PNBP merupakan singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Lihat Selengkapnya
PNBP
KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sakti Wahyu Trenggono
Tokoh
Sakti Wahyu Trenggono kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Sakti Wahyu Trenggono