Kondisi Politik Ikut Mewarnai Arah Perekonomian di 2022

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga riset dan analisis data Sigmaphi melihat bahwa kondisi ekonomi di 2022 masih penuh ketidakpastian. Selain karena Covid-19, motif politik menuju 2024 yang semakin panas juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi.

Belum lagi, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sebelumnya menghadirkan optimisme cukup besar dalam mempercepat tumbuhnya investasi menjadi kembali dipertanyakan pasca Mahkamah Konstitusi menyebutnya inkonstitusional bersyarat.

Peneliti politik Sigmaphi Reno Koconegoro menjelaskan, politik luar negeri 2022 mendatang akan berpusat pada relasi ekonomi politik dan pertahanan Tiongkok-Dunia. Mulai dari persoalan Laut Cina Selatan, perang dagang, komitmen terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi, hingga persoalan asal mula Covid-19.

Selain itu Reno menyebut ada beberapa momen politik yang saling terkait satu sama lain di 2022 yang akan menjadi tantangan dan memiliki konsekuensi tersendiri bagi politik domestik.

"Di antaranya adalah proses politik perbaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja, transmisi pemerintah-DPR dalam menormalisasi defisit APBN, beberapa kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan manuver dari tokoh politik menuju 2024," jelas dia, Rabu (22/12/2021).

Keterkaitan momen tersebut akan menjadikan politik domestik di Tahun 2022 berjalan secara lebih dinamis dibandingkan dengan Tahun 2021. Sebuah fase bertemunya tahun pemulihan ekonomi dengan tahun konsolidasi politik yang akan menentukan arah konfigurasi ekonomi politik nasional di tahun-tahun berikutnya. Pungkas Reno.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.