Jubir Luhut Tegaskan Tak Ada Duit Pemerintah di Kalimantan Industrial Park Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara dipastikan menggunakan skema business to business (B2B). Ditegaskan tidak ada sama sekali keterlibatan pemerintah baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.

“Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor,” terang Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi di Jakarta, seperti dikutip Kamis (23/12/2021).

Kawasan Industri Hijau tersebut baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya (groundbreaking) pada Selasa, 21 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran Kementerian/Lembaga terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor.

“Menko Luhut sendiri telah diinstruksikan oleh Presiden untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses pembangunannya,” lanjut Jodi.

Pemerintah, lanjut Jodi, sangat serius untuk mengawal pembangunan Kawasan Industri ini karena dapat memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau.

Kawasan Industri Hijau ini diharapkan dapat menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi non hijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan sustainable.

Kawasan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperoleh melalui penerimaan negara yang juga akan turut meningkat.