Ridwan Kamil Ogah Ubah Kenaikan UMP 2022 Jabar: Bukan Wewenang Kami

Liputan6.com, Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah besaran upah minimum kota dan kabupaten (UMK) 2022.

Alasan Ridwan Kamil perhitungan UMK hanya pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanismenya saat bertemu dengan perwakilan buruh kemarin (Kamis, 23/12/2021).

"Saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Jumat, 24 December 2021.

Ridwan Kamil mengatakan dirinya telah menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa Barat terkait dengan pengupahan tahun 2022.

Misalnya adalah dengan mencari formula penghitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK atau UMP (upah minimum provinsi) adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menuturkan sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

Hal ini diakui oleh Ridwan Kamil harus dibicarakan lebih lanjut dan matang agar seluruh buruh atau pekerja mendapatkan hak serupa.

"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi," ucap Ridwan Kamil.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.