Indonesia Belum Ratifikasi Perjanjian Dagang RCEP, Ternyata Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) masih dalam tahap pembahasan. Rencananya ratifikasi perjanjian dagang ini akan disahkan pada kuartal I 2022.

“Saya sudah sampaikan ratifikasi ini masih berproses di Parlemen, dan di Parlemen pembahasan di Komisi VI sudah selesai, jadi tentu pembahasan selanjutnya adalah pembahasan kedua. Biasanya pembahasan di tingkat satu selesai maka tentu tinggal disahkan di rapat paripurna dan ini diagendakan di Kuartal pertama,” jelas Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi Pers RCEP, Jumat (31/12/2021).

Terlambatnya ratifikasi RCEP, berdampak pada implementasi RCEP yang seharusnya 1 Januari 2022 menjadi mundur. Ratifikasi Indonesia akan berlaku setelah disetujui oleh DPR dan disahkan dalam sidang Paripurna.

“Tentu konsekuensinya ya kita tidak berlaku 1 Januari, tapi berlaku sesudah diratifikasi Ini mendapat sesudah ratifikasi DPR, kemudian Paripurna menyampaikan kepada bapak Presiden kemudian diundangkan oleh Pemerintah,” ujarnya.

Menko pun berharap, proses ratifikasi RCEP ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Disisi lain, hingga kini sudah ada negara yang sudah meratifikasi yaitu Brunei, Kamboja, Laos, Thailand Singapura, Vietnam, dan Myanmar, dan 5 negara mitra yaitu China, Jepang, Australia, New Zealand, dan Korea Selatan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.