PLN Amankan Aset Negara Lewat Sertifikasi 2.562 Bidang Tanah di Jawa Timur

PT PLN (Persero) berhasil mengamankan aset negara melalui sertifikasi 2.562 aset tanah di Jawa Timur. (Dok PLN)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara melalui sertifikasi 2.562 aset tanah di Jawa Timur. Sertifikasi aset negara yang dikelola oleh PLN ini berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sinergi ini juga didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, penyelesaian masalah sertifikasi aset tanah kini semakin mudah," ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Sofyan mengakui ada banyak tantangan yang harus dihadapi saat melakukan sertifikasi tanah antara lain tanah yang diduduki dan diklaim pihak lain, karena belum dimanfaatkan dan belum memiliki sertifikat.

"Memang ada banyak aset yang sudah lama dimiliki tapi belum disertifikasi. Seperti aset tanah PLN yang dari era kemerdekaan, ada yang baru ditertibkan sekarang ini," ujarnya.

Sofyan pun mengapresiasi kolaborasi antara PLN dengan KPK serta Kementerian ATR/BPN, sebab capaian sertifikasi aset berupa tanah yang diperoleh pada tahun ini cukup signifikan.

"Saya mendengar kinerja yang dilakukan seluruh aparat BPN se-Jatim, Deputi KPK dan PLN beserta kawan-kawan, Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, insan BPN dalam rangka melakukan program sertifikasi tanah untuk rakyat termasuk aset BUMN, serta aset pemerintah lainnya," ucap Sofyan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT PLN (Persero) menyatakan, sesuai keputusan Badan Anggaran (Banggar DPR) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ‎subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) dicabut, hal ini merupakan dampak dari penurunan alokasi subsid...

2 dari 3 halaman

Dimulai 12 November 2019

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mempercepat pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kilovolt (kV) Kendari – Andoolo – Kasipute. Dok PLN

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly mengatakan, ketika kolaborasi program sertifikasi dengan Kementerian ATR/BPN dimulai pada 12 November 2019, saat itu aset tanah PLN secara nasional yang berserifikat baru mencapai 30 persen.

Setelah kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan diperkokoh dengan KPK proses penertiban aset tanah cukup signifikan, pada tahun 2020 jumlah tanah yang berhasil mendapat sertifikat sebanyak 20 ribu persil tanah. Sementara pada tahun 2021 diperoleh lebih 18 ribu persil sertifikat tanah, sehingga sampai saat ini 69 persen tanah PLN telah bersertifikat.

"Tak ada yang tak mungkin itu yang kami rasakan saat ini, menjadi mungkin menyelesaikan secara bertahap, walaupun kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Sinthya menambahkan, untuk di wilayah Jawa Timur, PLN telah menyelesaikan 2.562 sertifikat tanah, terdiri dari 2.253 sertifikat diselesaikan sebelumnya dan 309 sertifikat baru diserahkan Kementerian ATR/BPN.

"Kami bekerja sangat keras untuk mencapai target satu per satu. PLN juga dibantu oleh Kementerian ATR/BPN dan KPK. Oleh karena itu, PLN mengucapkan terima kasih atas dedikasi kerja sama bapak ibu sekalian. Penanganan aset ke depan menantang, masih tersisa 30 persen lagi makin keras tantangannya, masalah sosial, tumpang tindih," imbuhnya.

Sinthya pun berharap, sinergi dan kolaborasi antara PLN, Kementerian ATR/BPN, KPK RI, Kanwil Provinsi Jawa Timur dan Kantah BPN se-provinsi Jawa Timur dapat terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Harapannya, aset PLN dapat tersertifikasi 100 persen di tahun 2023 dan seluruh aset dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

3 dari 3 halaman

Penyelamatan Aset

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan sangat penting. Aset negara yang bersertifikat dapat digunakan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara. Secara personal kepemilikan bidang tanah melalui sertifikat juga dapat digunakan untuk memajukan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada rakyat," kata Khofifah.

Plh Deputi Kordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono menambahkan, dalam menertibkan aset KPK betugas mengurai permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas. Dia pun berharap kolaborasi terus ditingkatkan serta dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga target pemerintah 100 persen tanah bersertifikat pada 2023 dapat selesai.

"Satu tahun ini jumlah sertifikasinya meningkat tajam. Kami harapkan sesuai program pemerintah tahun 2023 sertifikasi selesai," tutupnya.