Lewat Electrifying Lifestyle, PLN Ringankan Beban Negara dari Impor LPG dan BBM

Keberadaan SPKLU pertama di NTT ini mampu mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai secara masif di NTT, khususnya di Labuan Bajo. (Photo dok. PLN).

Liputan6.com, Jakarta - Selama bertahun-tahun, pemerintah terus mengimpor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menggerus devisa negara dan membuat neraca perdagangan defisit sehingga harus dicarikan solusinya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Juli 2021 menunjukkan, impor hasil minyak atau bahan bakar minyak (BBM) Indonesia pada semester I 2021 sebesar 10,59 juta ton. Sedangkan impor LPG hingga akhir 2020, sebesar 6,1 juta ton atau 76 persen dari konsumsi.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ESDM, negara memberikan subsidi untuk LPG rata-rata sebesar Rp 43 triliun per tahun. Ironisnya, sekitar 65 persen subsidi LPG tidak tepat sasaran karena dinikmati masyarakat mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turun tangan. Kepala Negara mengumpulkan jajaran direksi serta komisaris PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), pada 16 November 2021. Salah satu arahannya yaitu meminta program transisi energi segera dijalankan, melalui penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi.

"Kalau kita bisa mengalihkan itu (LPG dan BBM) ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN _oversupply._ Artinya, pasokan dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina turun," tegas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Mendapat arahan tersebut, PLN pun memberikan solusi dalam mendukung transisi konsumsi energi. Dengan mendorong masyarakat beralih menggunakan kompor listrik atau induksi dan kendaraan listrik lewat program Electrifying Lifestyle, sebuah gaya hidup baru dengan menggunakan peralatan serba elektrik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kompor induksi merupakan salah satu solusi untuk mengurangi impor LPG, penggunaan kompor induksi pun berpotensi memberikan penghematan Rp 60 triliun bagi negara.

"Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bisa ubah minyak tanah ke LPG kenapa ga ubah LPG ke listrik saja," kata Erick.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, sejalan dengan perintah Jokowi, PLN telah menggulirkan program Satu Juta Kompor Induksi untuk menekan impor LPG. Dengan cadangan daya yang telah lebih dari 30 persen di hampir seluruh sistem kelistrikan, PLN pun siap mendukung program konversi kompor induksi atau listrik.

"PLN juga siap menggulirkan diskon tambah daya guna mempermudah pelanggan untuk beralih ke kompor induksi," ujarnya.

Selain menghemat kas negara, penggunaan kompor induksi juga lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG. Hasil uji coba menunjukan, untuk memasak 1 liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya sebesar Rp 158, sementara dengan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp 176. Sehingga dengan pola memasak rata-rata masyarakat di Indonesia, terjadi penghematan Rp 28.500 dari biaya memasak setiap bulan.

Dari sisi waktu memasak juga lebih hemat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas. Hal ini memungkinkan aktivitas memasak lebih cepat, sehingga hemat waktu. Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas.

Saat ini sudah tersedia sembilan SPKLU di seluruh Tanah Air dan PLN menargetkan akan mendirikan 10 SPKLU tambahan hingga akhir tahun ini.

2 dari 3 halaman

Harga Khusus Tambah Daya

Untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kompor induksi, PLN memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp 150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi 2021, bagi pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang memiliki kerja sama dengan PLN.

“Kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan manfaat penggunaan kompor induksi,” tutur Bob.

Tidak hanya konversi ke kompor induksi, PLN juga memberikan solusi untuk menekan impor BBM dengan mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik.

Bob mengungkapkan, kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan, selain ramah lingkungan karena minim emisi karbon, penggunaan kendaraan tersebut juga dapat menghemat devisa sehingga membuat perekonomian lebih stabil. Ini disebabkan karena listrik yang menjadi energi penggerak kendaraan tersebut berasal dari pembangkit yang energi primernya tersedia di dalam negeri.

Menurut Bob, penghematan devisa atas berkurangnya impor minyak bisa dialihkan untuk membiayai sektor yang lebih produktif. Selain itu, jika sebagian besar kendaraan konvesional beralih ke kendaraan listrik pemerintah juga bisa menghemat subsidi BBM yang saat ini juga menjadi beban negara.

Bob menambahkan, selain negara yang mendapat manfaat dari penggunaan kendaraan listrik, masyarakat juga bisa mendapat manfaat penghematan biaya jika menggunakan kendaraan listrik. Saat ini PLN memberikan harga khusus diskon 30 persen kepada pemilik kendaraan listrik yang mengisi daya baterainya di rumah, yakni menjadi Rp 1.100 per kilowatt hour (kWh).

Setiap 1 KWh listrik seharga Rp 1.100 setara 1 liter bensin dengan harga rata-rata Rp 9 ribu, dengan daya 1 KWh kendaraan listrik rata-rata mampu menempuh jarak 10 Km.

"Artinya disamping menghemat CAD supaya tidak menyebabkan devisi kita tergerus juga nilai tukar kita tergerus karena harus baya, masyarakat juga ikut menikmati karena hemat tadi," papar Bob.

3 dari 3 halaman

Bangun SPKLU

2025, Pemerintah Kejar Target 10 Ribu SPKLU — Mobil listrik saat mengisi daya listrik di SPKLU di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (9/11/2020). Pemerintah mendorong peningkatan ketersediaan SPKLU hingga 2025 ditargetkan terbangun 3.465 unit SPKLU dan lima tahun kemudian menjadi 7.146 unit SPKLU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN sudah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak 50 unit SPKLU.

Hingga akhir tahun nanti, PLN menargetkan akan ada penambahan 67 unit SPKLU di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Sementara dari sisi memberikan kemudahan untuk masyarakat, PLN berinovasi dengan menciptakan aplikasi Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile. Pelanggan bisa mencari info SPKLU terdekat, juga pengalaman terkait kendaraan listrik lain dalam satu aplikasi saja.

"Tambah daya pun kita berikan harga spesial 150 ribu untuk 1 phasa hingga daya 11 ribu VA dan 450 ribu untuk 3 phasa hingga daya 16 ribu," ucapnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, gagasan PLN dengan mendorong penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik akan membawa dampak positif untuk memperbaiki neraca perdagangan yang selama ini defisit.

"PLN juga perlu upaya masif untuk menggerakan penggunaan kompor induksi seperti promo gratis, peralatan memasak gratis, tambah daya gratis pengguna kompor induksi," tuturnya.

Menurut Mamit, momen kenaikan harga LPG non subsidi harus dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan kompor listrik, sebab harga LPG semakin mahal dan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kompor listrik lebih murah.

"Kenaikan harga LPG non subsidi membantu PLN, ini jadi momentum sosialisasi kompor induksi," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini produksi minyak Indonesia hanya sekitar 700 ribu barel sementara konsumsinya sekitar 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari (bph). Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi impor BBM Indonesia yang sebagian besar berasal dari impor.

"Tapi kendaraan listrik masih butuh insentif berupa pembebasan pajak untuk menurunkan harganya seperti LCGC, supaya masyarakat tertarik beralih ke kendaraan listrik. Sebab saat ini harga kendaraan listrik masih di kisaran Rp 500 juta," tutup Mamit.

PLN
Perusahaan
PLN merupakan perusahaan listrik milik negara.
Lihat Selengkapnya
PLN
impor
Bisnis
Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.
Lihat Selengkapnya
impor
LPG
Produk
LPG merupakan akronim dari Liquified Petroleum Gas.
Lihat Selengkapnya
LPG
Electrifying Lifestyle
Impor BBM
Impor LPG
Kompor Induksi