Buruh Sebut SK Ridwan Kamil Soal UMK Pekerja di Atas 1 Tahun Langgar UU

Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait upah minimum kabupaten/kota bagi pekerja yang bermasa kerja diatas 1 tahun, melanggar undang-undang.

“Katanya cerdas, kok mencari solusi dengan melanggar undang-undang. SK yang baru itu solusi yang ditawarkan, tapi melanggar undang-undang. Hanya karena takut di demo buruh dan takut oleh pemerintah pusat,” kata Said dalam konferensi pers, Selasa (4/1/2022).

Menurut Said, pernyataan yang dibuat Ridwal Kamil melalui sebuah video yang menyatakan pihaknya sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mungkin melanggar Undang-undang, melanggar peraturan dari Pemerintah pusat yaitu PP nomor 36 tahun 2021 dan undang-undang Cipta kerja.

Mungkin, ketika mendengar pernyataan itu masyarakat terutama buruh akan senang. Tapi tiba-tiba, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur Jawa Barat yang baru tentang pengaturan UMK bagi pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun.

“Siapa yang perintahkan? Nggak ada undang-undangnya, gak ada konstitusinya. Hak gubernur, hak pemerintah baik pusat daerah provinsi kabupaten kota itu hanya untuk menetapkan upah minimum, selebihnya tidak ada,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.