Jokowi Minta RI Setop Ekspor Batu Bara, Pengusaha Menjerit

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi meminta untuk tidak lagi mengekspor batu bara hasil tambang dalam negeri. Langkah ini langsung ditentang oleh para pengusaha.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan larangan ekspor batu bara, lantaran banyak perusahaan batu bara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri. Sehingga, kebijakan ini akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis.

"Nama baik Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia akan anjlok," ujar Arsjad dalam pernyataannya, Selasa (4/2/2022).

Selain itu, kebijakan larangan ekspor batu bara juga akan menganggu iklim investasi di Indonesia. Setelah tidak adanya kepastian berusaha bagi investor asing.

"Minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batubara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha," jelasnya.

Terlebih lagi saat ini perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat booming komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global, salah satunya batubara.

"KADIN Indonesia melihat, banyak negara yang membutuhkan batubara dalam kapasitas besar dan harga tinggi, untuk menghidupkan kembali industrinya yang sempat mati suri akibat pandemi," terangnya

Terkait klaim langkanya pasokan, hasil penelusuran KADIN Indonesia, kata Arsjad, tidak semua PLTU grup PLN termasuk IPP mengalami kondisi kritis persediaan batu bara.

Selain itu pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok.

"Anggota KADIN Indonesia banyak yang merupakan perusahaan pemasok batu bara dan mereka telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batu bara untuk kelistrikan nasional sebesar 25 persen yang sebagaimana diatur dalam Kepmen 139/2021, bahkan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut sesuai harga untuk kebutuhan PLTU PLN dan IPP," jelas Arsjad.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.