Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru masih menunggu instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada pembangunan Ibu Kota Baru saja tetapi juga di daerah penyangga.
"Untuk desain Istana Negara, memang sudah ada. Namun, untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu instruksi dari Bapak Presiden Jokowi," ujar basuki dikutip dari Antara, Jumat (7/1/2022).
Basuki meninjau lokasi pembangunan calon IKN baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada Kamis 7 Januari 2022. Selain itu ia juga meninjau kawasan titik nol calon IKN baru untuk memastikan perencanaan ke depannya, termasuk pembangunan Istana Negara.
Advertisement
Dalam kunjungan ke titik nol calon IKN baru ini, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tampak pula Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud mendampingi dua menteri tersebut.
Dua menteri itu juga mengunjungi kawasan calon pembangunan pusat perkantoran dan calon jalan menuju pusat perkantoran.
Rombongan Menteri PUPR dan Menteri Keuangan juga melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Bendungan Semoi Sepaku, kemudian acara seremoni di Jembatan Pulau Balang, jembatan pendekat ke Sepaku dari Balikapapan.
Selain pembangunan di wilayah IKN, kata Basuki, pembangunan di sekitarnya juga akan menjadi perhatian.
Ia mengatakan bahwa fokus pembangunan pemerintah bukan hanya di wilayah IKN, melainkan juga di daerah sekitarnya sehingga daerah penyangga juga bisa mendapat manfaat dari kehadiran IKN baru.
Baca Juga
Â
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tak Masalah Bangun Ibu Kota Negara Baru Pakai Utang
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak masyarakat yang tidak paham dengan pengelolaan utang pemerintah.
Masyarakat hanya tahu jumlah utang negara yang terus bertambah tanpa mengetahui kegunaanya dan memberikan tanggapan negatif.
"Banyak masyarakat dan mahasiswa atau dosen di kampus yang tidak tahu aset keuangan negara, banyak yang tahu hanya dari headline berita," kata Sri Mulyani saat bertandang ke Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip Kamis, (6/1/2021).
Sri Mulyani mengatakan setiap utang dan penarikan pajak dari masyarakat selalu dicatat pemerintah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai proyek pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penarikan utang melalui surat berharga negara misalnya, digunakan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Advertisement