Pencabutan 2.078 Izin Usaha Tambang Dimulai 10 Januari 2022

Konferensi pers Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilakukan mulai Senin, 10 Januari 2022.

"Pencabutan akan dilakukan mulai hari Senin besok. Untuk IUP akan dilakukan hari Senin," kata Bahlil Lahadalia dalam sesi konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Guna melakukan pencabutan izin usaha tambang, Bahlil akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Dan pencabutan izin tanpa melihat ini punya siapa, kita tertib pada aturan," ujarnya.

"Saya tahu sahabat saya banyak, dan mungkin di grup perusahaan dulu waktu saya. Tapi aturan harus ditegakan, tidak untuk satu orang/kelompok tertentu," tegas Bahlil.

Begitu izin usaha tambang dicabut, dia mengatakan, pemerintah pusat akan langsung mendistribusikan lahannya untuk kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kehadiran truk dan alat berat juga merusak jalan desa karena kendaraan tersebut beroperasi setiap hari.

2 dari 2 halaman

Diserahkan ke Masyarakat

FOTO: Ekspor Batu Bara Indonesia Melesat — Kapal tongkang pengangkut batu bara lepas jangkar di Perairan Bojonegara, Serang, Banten, Kamis (21/10/2021). BPS mencatat ekspor produk pertambangan dan lainnya pada September 2021 melesat 183,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sesuai arahan Jokowi, lahan bekas izin usaha tambang ini akan diserahkan kepada sejumlah kelompok seperti koperasi, BUMD, pengusaha nasional/daerah yang sudah memenuhi syarat, hingga organisasi keagamaan.

"Supaya betul-betul terjadi pemerataan. Sehingga, masih saya dengar ada sebagian saudara saya atau masyarakat bahwa seolah-olah kita, mohon maaf, bisa dikendalikan suatu kelompok tertentu," tururnya.

"Kita tidak bisa. Untuk kemakmuran rakyat sebanyak banyaknya, untuk bangun pertumbuhan ekonomi nasional. Saya pikir ini yang penting pada kesempatan yang sangat mulia ini," pungkas Bahlil.

Tidak Ada Nama Jokowi, Bahlil Lahadalia Umumkan Pengurus Baru Partai Golkar

Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
izin tambang
tambang
Izin Usaha
Izin Usaha Pertambangan