Ekonom: Polemik PLN Batubara Sudah Ada Sejak Lama

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN Batubara tengah masuk radar dua kementerian untuk dievaluasi bahkan ditutup. Polemik yang menyangkut anak perusahaan PLN ini disinyalir telah terjadi sejak lama.

Diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta PLN Batubara untuk ditutup. Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir pun bilang akan melakukan evaluasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menaksir polemik ini telah terjadi sejak lama.

"Saya rasa memang polemik PLN Batubara ini sudah ada semenjak proyek 35ribu MW pemerintah pada periode pertama digalakkan. Di satu sisi ingin mengebut pembangkit listrik untuk 35ribu MW namun ingin menggunakan bahan bakar bersih," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (11/1/2022).

Ia menilai pemerintah perlu memilih salah satu, antara mengejar proyek 35 Ribu MW ayau membangun pembangkit listrik bertenaga Energi baru Terbarukan (EBT).

"Namanya kebijakan pasti ada pilihan yang diukur cost and benefitnya," kata dia.

Ini menurutnya sama seperti penutupan pembangkit listrik batubara yang akan menimbulkan cost dan benefitnya. Ia menilai, secara cost pasti akan menghambat produktivitas industri.

"Sebagian pasokan listrik masih disupply oleh pembangkit listrik tenaga uap dengan batubara. Pasti industri akan terdampak dengan terancam berkurangnya pasokan listrik. Kedua adalah mega proyek 35ribu MW akan dicap lipservice semata," ungkapnya.

"Maka bagi saya pribadi sbnrnya pengembangan pembangkit listrik tenaga bersih harus berjalan seiring dengan elektrifikasi. Tidak bisa ujug2 langsung pindah ke pembangkit listrik tenaga EBT," imbuh dia.

Ia menyebut, peralihan harus bisa dilakukan secara halus. Termasuk upaya pemerintah untuk menutup pembangkit listrik batu bara pun perlu melihat kondisi pasar.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.