Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menyiapkan strategi dalam mencegah terjadinya krisis pasokan batu bara ke PLN. Salah satunya dengan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
Pembentukan BLU ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan batu bara bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Baca Juga
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pembentukan BLU baru ini tidak akan berdampak negatif pada keuangan negara. Sebab, sifatnya pemerintah sebagai penghubung pengusaha batu bara dan PLN.
Advertisement
"Dampak ke keuangan negara tidak ada. Justru ini kita desain dari pengusaha ke pengusaha dan untuk PLN juga. Tapi pemerintah membantu terjadi koordinasi baik dengan mereka, sama dengan BLU lain," kata Febrio, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Febrio mengatakan, penanganan batu bara ini memang harus dilakukan gerak cepat sebelum timbul masalah. Saat ini, pemerintah terus berupaya memastikan pasokan batu bara masuk ke PLN sehingga tidak sampai mengganggu aliran listrik tanah air.
"Supply batu bara sudah terjamin masuk ke PLN, sehingga listrik tetap terjaga dengan baik. Ke depan kita ingin memastikan mekanisme ini terjadi dengan baik sehingga bisa menghindari risiko yang tidak perlu," paparnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Terus Dimatangkan
Namun demikian, Febrio menegaskan, rencana pembentukan BLU ini masih terus dimatangkan. Koordinasi terus dilakukan bersama stakeholder terkait baik bersama kementerian maupun lembaga.
"Jadi ini salah satu logika, ada usulan, ide baik, kalau dibuatkan BLU batu bara. Ini masih bicarakan detailnya, tapo ini akan membuat sistem yang baik dan menghindari ketidakpastian," tandasnya.
Reporter: Anggun P Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement