Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia Tak Hanya Terkait Pesawat ATR 72-600

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masih ada kemungkinan kontrak sewa pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terindikasi dugaan korupsi selain penyewaan jenis ATR 72-600.

"Yang kemarin kita berikan ATR 72-600. kalau ditanya Apakah jenis pesawat lain terindikasi kemungkinan itu ada. Dulu awalnya diselidiki mengenai Airbus dan mesinnya Rolls-Royce itu," kata Erick Thohir dalam konferensi pers, CXO Media, Rabu (12/1/2022).

Kika dilihat secara konteks menyeluruh terdapat perbandingan antara industri atau penerbangan Indonesia dengan negara lain, harga penyewaan pesawat menarik untuk dilihat.

Dimana bunga sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 28 persen. Sedangkan rata-rata bunga sewa di pasar global hanya menyentuh 8 persen.

"Ketika biaya sewa pesawatnya itu jauh lebih mahal dari negara-negara lain itu 28 persen, global 8 persen, berarti ada 20 persen (beda). Nah kalau itu kemahalan," ujarnya.

Sebenarnya hal yang wajar jika bunga sewa pesawat mahal apabila fasilitas didalam pesawatnya juga mumpuni, misalnya tempat duduk, hingga dapurnya bagus.

Namun, menurut Erick yang menarik dari dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 adalah hasil audit investigasi. Ternyata ada proses bisnis atau pengadaan pesawat yang di dalamnya tanpa dilengkapi business plan.

"Pesawatnya dulu dibeli baru bicara rute, nah sedangkan kan argumentasinya kalau kita benchmarking Indonesia dengan negara-negara lain contoh yang paling gampang Amerika. Amerika itu banyak maskapai penerbangannya hanya fokus di Amerika. Kenapa? market besar Indonesia kan mirip sama Amerika dalam arti jumlah penduduknya tetapi yang membedakan kita lebih menarik, kita negara kepulauan," jelas Erick.

Artinya, pasar penerbangan Indonesia lebih besar. Lanjut dari dugaan tersebut, Erick melihat apakah penyewaan pesawat itu cocok dengan keadaan di Indonesia atau tidak.

"Nah dari situ terlihat banyak sekali pengadaan pesawat terbang di Garuda itu terindikasi (korupsi)," pungkas Erick.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.