Gandeng Bank BJB dan Unpad, Kemenkop Cetak Wirausahawan Muda Andal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bank Jabar Banten (BJB), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dalam membangun wirausaha muda yang handal dan berdaya saing, serta menciptakan banyak koperasi moderen di Indonesia.

"Kami selalu membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan perbankan, institusi pendidikan dan organisasi lainnya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dalam keterangan resmi, Jumat (14/1/2022).

Kerja sama ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman Sinergi Dukungan Ekosistem Keuangan Koperasi dan UKM dan penandatanganan perjanjian kerjasama Kredit Ritel, antara PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Arif menambahkan, ada lima agenda besar yang bakal dijalankan KemenKopUKM yang membutuhkan banyak sinergi dengan pihak lain. Pertama, pendataan koperasi dan UMKM secara by name dan by address yang akuntabel dan bisa digunakan bersama dalam pengembangan KUMKM di Indonesia.

"Itu sudah dijalankan sejak 2021 dan tahun ini pengumpulan data koperasi dan UKM. Jadi, kita butuh dukungan banyak pihak," imbuh SesKemenKopUKM.

Kedua, mewujudkan target menciptakan wirausaha muda produktif. Saat ini, rasio kewirausahaan masih berada di level 3,6 persen dan pada akhir 2024 ditargetkan di level 3,9 persen atau mendekati 4 persen. Artinya, setiap tahun harus mampu menciptakan sekitar 500 ribu wirausaha muda.

"Saya yakin dengan dukungan dari Unpad hal itu bisa terwujud. Saya juga berharap Unpad bisa menjadi Kampus Wirausaha, dimana mampu menciptakan lulusannya menjadi wirausaha," kata Arif.

Ketiga, lanjut Arif, KemenKopUKM juga tengah menggebu menciptakan banyak koperasi moderen. Termasuk di dalamnya adalah merampungkan UU Perkoperasian. "Dalam hal ini, kita butuh dukungan dari Ikopin," tegas SesKemenKopUKM.

Keempat, mengawal pelaku usaha mikro yang jumlahnya dominan mencapai 99,7 persen memiliki legalitas usaha. Pemerintah pun sudah menyiapkan aplikasi pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB melalui aplikasi OSS.

"Kelima adalah mendorong usaha mikro dan kecil masuk dalam satu ekosistem bisnis yang kuat, sehat dan kondusif. Sehingga, mereka bisa masuk rantai pasok," ulas Arif.

Ia menyebut, di tahun 2021 lalu, KemenKopUKM memiliki prioritas untuk menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif. "Sehingga, di tahun 2022 ini, kita dapat memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi cepat dan transformatif,” katanya.

Sebagaimana arahan Menteri Koperasi dan UKM bahwa 2022 sudah memasuki fase pemulihan transformatif (Transformative Recovery). "Yaitu, fase dimana kita harus menyiapkan UMKM dan koperasi untuk lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa yang akan datang," ungkap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan itu, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Suartini menekankan bahwa sinergi tersebut merupakan langkah luar biasa dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. "Itu sudah berjalan sekian lama. Namun, baru kali ini kita wujudkan dalam bentuk nota kesepahaman," kata Suartini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.