Pupuk Kaltim Komitmen Terapkan K3 di Lingkungan Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) berkomitmen untuk mengoptimalkan implementasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan, guna mendukung terlaksananya aktivitas bisnis dengan baik dan lancar.

Salah satunya ditunjukkan melalui penerapan Life Saving Rules (LSR), sebagai wujud komitmen bersama antara manajemen bersama karyawan untuk melaksanakan dan memastikan peraturan serta standar keselamatan dan kesehatan kerja melekat pada setiap aktivitas di Perusahaan.

Direktur Operasi dan Produksi PKT Hanggara Patrianta, mengungkapkan LSR merupakan perwujudan kesadaran seluruh insan PKT dalam mengedepankan aspek K3, sehingga dapat memitigasi berbagai potensi risiko akibat kerja.

LSR mengatur tata cara pencegahan kecelakaan serta penegakan kedisplinan seluruh karyawan, maupun kontraktor yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Penerapan LSR merupakan wujud implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang dijalankan PKT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

“LSR memberikan panduan tata cara atas prinsip-prinsip, persiapan, implementasi kunci K3 hingga tanggung jawab, serta sanksi untuk seluruh karyawan maupun kontraktor yang melakukan pekerjaan di lingkungan Perusahaan,” kata Hanggara, Sabtu (15/1/2022).

Dijelaskannya, LSR menekankan pada 4 prinsip utama, diantaranya perlindungan pekerja, pencegahan terjadinya fatality, kesadaran risiko serta penjamin keselamatan. Seluruh prinsip tersebut sebagai upaya melindungi pekerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan, agar tingkat kecelakaan dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

Selain itu PKT juga terus meningkatkan kesadaran seluruh pihak terkait di lingkungan Perusahaan atas risiko kecelakaan kerja, serta kepedulian terhadap keselamatan dari setiap aktivitas yang dijalankan.

Termasuk memastikan setiap orang yang berada di tempat kerja dan masyarakat sekitar Perusahaan mendapatkan perlindungan atas berbagai potensi bahaya, maupun dampak yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak memenuhi syarat.

“Salah satunya setiap karyawan dan pihak lain yang akan melakukan pekerjaan di kawasan Perusahaan, wajib memiliki izin kerja (work permit) sesuai prosedur yang berlaku. Work permit hanya boleh diterbitkan dan ditandatangani pejabat atau petugas yang memiliki kewenangan dan dibuktikan dengan Sertifikat Izin Kerja (SIK),” tambah Hanggara.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.