Penambahan Modal BTN di 2022 Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pada 2022 akan melakukan penambahan modal melalui rights issue. Ini dilakukan sebagai upaya perusahaan dalam mengamankan momentum pemulihan ekonomi, melalui sektor properti.

Selain itu, penambahan modal BTN juga dibutuhkan dalam mendukung Program Satu Juta Rumah dari pemerintah.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit sektor properti meningkat 4,6 persen yoy menjadi Rp 1.104,6 triliun pada Oktober 2021. Kredit KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) menyumbang porsi 50,92 persen dari total kredit properti, dengan pertumbuhan mencapai 9,6 persen yoy.

Pertumbuhan kredit properti tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kredit perbankan yang tercatat 3,24 persen pada periode yang sama. Hal ini menjadi tolak ukur sektor properti masih mampu bertahan, meskipun sektor ekonomi lain berguguran di tengah pandemi.

"Kalau kita lihat penjualan rumah melalui KPR masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Selain itu, insentif pemerintah juga menyelamatkan kredit KPR yang sudah berjalan tidak macet. Makanya sektor properti masih bisa bertahan di tengah pandemi," ujar Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi wartawan, Senin (17/1/2022).

Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengungkapkan, pada dasarnya sektor properti tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki efek domino atau multiplier effect terhadap lebih dari 170 industri turunan yang menaungi lebih 20 juta tenaga kerja. Bila sektor properti bangkit maka akan banyak industri yang ikut menggeliat di tengah pandemi.

"Sektor properti dan sektor otomotif menjadi indikator kebangkitan sektor riil secara keseluruhan," jelas Paul Sutaryono.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mau beli rumah saat pameran properti? Jangan silau dengan promonya. Simak video panduannya berikut ini.

2 dari 2 halaman

Sektor Properti Bangkit

Kebijakan Insentif PPN Properti Memperkuat Pertumbuhan Pasar Properti — Kebijakan insentif PPN properti memperkuat pertumbuhan pasar properti.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, sektor properti berpeluang besar bangkit pada tahun ini akibat booming harga komoditas. Meski demikian, ada faktor COVID-19 yang masih menjadi penghambat sektor properti untuk melesat.

"Sayangnya saat harga komoditas meningkat kita masih terdampak pandemi sehingga kenaikan harga komoditas tidak langsung mendorong kenaikan sektor properti," tegasnya.

Untuk itu, dia menegaskan kunci bagi sektor properti masih sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu terkendalinya COVID-19. "Kalau pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang tiga, pertumbuhan kredit properti akan lebih tinggi, di kisaran 9-10%," ujarnya.

Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan oleh sektor perbankan. Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA. Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.

Atas dasar itu, Piter menilai penguatan permodalan terhadap Bank BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti, khususnya di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dilakukan. "BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," papar Piter.

Hingga September 2021, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN tercatat 17,97 persen, dan mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. CAR BTN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri bank yang berada pada level 25,24 persen.

Pada dasarnya, penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar pada tahun ini. Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun. Melalui PMN tersebut, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di angka 60 persen.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta rights issue BTN segera dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

"Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti dan time line yang jelas," ujarnya.

Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025,

"BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau nggak mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal," tegas Faisol.