Dianggap Banyak Masalah, Fraksi PKS Tolak Sahkan RUU Ibu Kota Negara

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang Ibu kota Negara (IKN) tengah dibahas di DPR RI. Harapannya, RUU ini akan disahkan menjadi UU pada akhir bulan ini.

Namun demikian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Alasannya, RUU tersebut berpotensi bisa menimbulkan masalah di kemudian hari karena ini bagian dari ide pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.

"Secara resmi menyatakan menolak RUU Ibu Kota Negara (IKN) untuk dilanjutkan ke tahapan proses berikutnya. PKS melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Dia menjelaskan secara formil prosedural, materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas.

Fraksi PKS melihat konsep ibu kota baru yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif. Hal ini tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 UUD 1945. Termasuk dengan konsensus nasional 4 pilar kebangsaan.

"Konsep provinsi administratif dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh otorita IKN dimana pengisian jabatan kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan oleh presiden," tutur Mardani.

Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi. Sebab konstitusi dalam pasal 18 ayat 3 dan 18 ayat 4 UUD 1945 hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.