Bangun Ibu Kota Negara Baru Pakai APBN, Hati-Hati Defisit Melebar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dipastikan akan memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur usah UU IKN disahkan oleh DPR. Pembangunan ibu kota baru segera dilakukan setelah masalah pendanaan selesai.  

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat opsi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk digunakan membangun IKN yang bakal bernama Nusantara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS)  Bhima Yudhistira menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam pembiayaan pembangunan IKN yang menggunakan APBN. Pemerintah harus memastikan penganggaran tidak menimbulkan masalah karena salah mengalokasikan anggaran.

"Pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Di 2022, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengelola defisit APBN. Tahun ini menjadi tahun terakhir pemerintah melebarkan definisi di atas 3 persen.

Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan pelebaran defisit hanya boleh dilakukan selama 3 tahun. Sehingga pada tahun 2023, defisit harus kembali di bawah 3 persen.

"Sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.