Penerimaan Pajak 2021 di Atas Target, Sri Mulyani Puji Kinerja DJP

Pelaporan SPT Pajak 2020 Ditargetkan Capai 80 Persen — Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Hingga 9 Maret 2020, pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) orang pribadi meningkat 34 persen jika dibandingkan pada tanggal yang sama tahun 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di 2021. Apresiasi ini diberikan karena penerimaan pajak mencapai Rp 1.227,5 triliun atau 103,9 persen di atas target.

“Jadi ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Jadi saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut,” kata Sri Mulyanidalam arahannya pada Rapat Pimpinan Nasional DJP secara daring, dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Kamis (27/1/2022).

Sri Mulyani berharap prestasi 2021 dapat berlanjut di tahun mendatang. DJP diminta untuk mempelajari dan mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021.

Selain itu, DJP juga harus mampu melihat laju sisi makro ekonomi dengan kacamata yang berbeda.

“Bekerja teliti dan antisipatif. Lihat semua kemungkinan dan perkembangan harga komoditas, pergerakan nilai tukar, suku bunga, inflasi, pertumbuhan sektoral supaya kita bisa melakukan perencanaan yang matang dan makin baik. Supaya juga mengantisipasi dari sisi compliance atau kepatuhan yang baik,” tandas Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

2 dari 2 halaman

UU HPP

20160925-Wajib Pajak Antusias Ikut Program Tax Amnesty di Hari Minggu-Jakarta — Sebuah banner terpasang di depan pintu masuk kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Mendekati hari akhir periode pertama, Kantor Pajak membuka pendaftaran pada akhir pekan khusus melayani calon peserta tax amnesty. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Untuk mendukung penerimaan pajak tahun 2022, Menkeu berpesan untuk memperkuat internal bisnis model dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia di DJP.

Pelaksanaan kinerja penerimaan pajak tahun 2022 akan didukung pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan kenaikan seksi pengawasan pada KPP Madya.

Menkeu yakin, penerapan UU HPP akan memberikan potensi penerimaan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela serta penyesuaian tarif PPh dan PPN. Sedangkan pembangunan KPP Madya dalam peningkatan jumlah pengawasan dari 3 seksi menjadi 6 seksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Demikian, untuk mengukir prestasi secara konsisten dan baik, Menkeu berpesan agar DJP mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal yang kuat.

“Jaga organisasi, jaga unit Anda, jaga anak buah Anda, dan yang paling penting jaga diri Anda untuk tidak terkontaminasi dan terkompromikan dari sisi integritas dan profesionalitas” pungkas Menkeu.

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Detailnya?

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
UU HPP
Bisnis
UU HPP adalah singkatan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Lihat Selengkapnya
UU HPP
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
DJP
Penerimaan Pajak