Kemenperin: Pengawasan dan Pengendalian Industri Mampu Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Tahap ketiga, pengembangan sistem informasi wasdal usaha industri yang akan menjadi submodule dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, yang dimulai dengan pengusulan perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri, yang akan diawasi pada periode setahun berikutnya.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan dan pelaporan, yang dilakukan mulai dari pembentukan tim pengawasan serta tahap evaluasi dan profiling, yaitu updating sistem profiling terhadap kesepuluh lingkup bidang pengawasan yang diatur dalam Permenperin No. 25 Tahun 2021. Ketiga tahapan ini dilakukan dengan mengacu pada alur-kerja yang dirumuskan dalam peraturan menteri perindustrian.

”Saat ini, ketiga tahapan pengembangan sistem informasi tersebut sedang dalam proses pengembangan bekerja sama dengan melibatkan Pusdatin Kemenperin dengan Sistem Profiling Wasdal Usaha Industri sebagai output dalam pelaksanaan wasdal usaha industri,” papar Eko.

Tahap keempat adalah uji coba dan sosialisasi dari penggunaan sistem informasi dalam implementasi pengawasan dan pengendalian usaha industri di lapangan. Dalam tahap ini perlu untuk dihindari adanya prosedur yang berbelit dan redundant dalam penginputan yang berulang pada sistem pemerintah pusat, dan kesalahan-kesalahan bersifat teknis yang akan men-demotivasi penggunaan sistem tersebut.

“Dalam Permenperin No. 25 Tahun 2021 ini juga diatur terkait adanya pelibatan Dinas Perindustrian daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan industri,” tegas Eko. Adanya pembagian kewenangan ini penting, agar terjadi sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada perusahaan industri atau kawasan industri.

”Sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi secara bersama-sama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, hal ini juga dapat memangkas birokrasi dalam proses pelaksanaan pengawasan kepada perusahaan industri atau kawasan industri sebagai objek wasdal usaha industri,” imbuhnya.