Anggaran Jadi Pembahasan Alot dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus menghitung anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan menggandeng swasta, diharapkan pembangunan ibu kota baru tidak membebani APBN.

"Kami harap ini bisa seimbang, bahkan jauh lebih besar KPBU atau swasta ini dibadingkan sumbangsih APBN," kata Ptl Direktur Regional II Bappenas, M Roudo dalam dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Ternyata, banyak pihak swasta yang berminat ambil bagian dalam pembangunan fisik ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tak hanya investor lokal, bahkan asing juga berminat. "Kemarin di Dubai Expo, beberapa malah tanya dimana lokasinya," kata dia.

Hanya saja, pemerintah akan berhati-hati sebelum membuka diri untuk menerima investasi. Salah satunya memastikan master plan pembangunan IKN Nusantara yang jelas masuk dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya.

"Dengan begitu ini akan lebih mudah dalam proses penyesuaian, baik dari desain dan masterplan ini bisa dihitung mengenai pembiayaannya," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Realisasi pembangunan ibu Kota baru Indonesia bakal semakin dekat seiring masuknya pembahasan RUU IKN ke paripurna DPR RI. Berikut sederet fakta-fakta tentang Ibu Kota Baru Indonesia.

2 dari 2 halaman

Otorita

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengaku pembahasan sumber dana pembangunan IKN sangat alot. Mengingat yang dibahas merupakan isu yang penting dan berhubungan dengan skema-skema lainnya.

"Pembiayaan ini memang pembahasannya alot," kata Made.

Salah satunya dengan skema pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk otorita. Secara jabatan, Kepala Otorita IKN ini memiliki jabatan setingkat provinsi. Namun tanggung jawab Kepala Badan Otorita langsung kepada presiden, sebagaimana para menteri yang juga ditunjuk langsung Presiden.

Sementara itu secara pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan keuangan di wilayah Otorita IKN menggunakan APBN bukan APBD.

"Pendanaan ini didesain APBN. Nanti ada hak-hak yang berlaku buat nasional. Jadi bentuknya seperti pemda setingkat provinsi punya perangkat dan kepalanya setingkat provinsi tapi pendanaan ini pakai APBN bukan APBD," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Ibu Kota Baru
Ibu Kota Negara
IKN
anggaran