Selain Kartel, KPPU Bisa Jerat Produsen Minyak Goreng dengan Pasal Lain

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan perusahaan minyak goreng yang menguasai sebagian besar pasar terancam pasal lain. Ini menyangkut dugaan kartel yang dilakukan menyoal kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

KPPU akan mulai memanggil sejumlah perusahaan besar mulai Jumat (4/2/2022) besok guna mendalami dugaan praktik kartel. Ini sebagai tindak lanjut langkah penegakan hukum yang dilakukan KPPU.

"Terkait kartel, bukan hanya kartel ya, bisa jadi terkena pasal lain. Karena kartel kan mengatur produksi maupun pemasaran," kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam diskusi virtual Indef, Kamis (3/2/2022).

Misalnya, adanya dugaan lain bisa masuk ke pasal penetapan harga secara bersama-sama. Atau pasal integrasi vertikal perusahaan.

"Bisa juga penetapan harga secara bersama-sama, janjian menetapkan harga juga bisa pasal penetapan harga bisa terkena pasal integrasi vertikal," katanya.

Diketahui, menurut penelitian yang dilakukan KPPU, menemukan sejumlah perusahaan besar ternyata terintegrasi secara vertikal. Artinya, produsen minyak goreng itu juga berhubungan langsung dalam satu grup perusahaan dengan pengelola perkebunan kelapa sawit.

Meski begitu, pihaknya mengatakan perlu mengumpulkan seluruh bukti-bukti. Sehingga, hal itu tak hanya sebatas asumsi atau dugaan.

"Namun semua itu maupun secara ekonomi bisa kita ketahui bahwa indikasinya kuat, tapi karena KPPU sudah memberikan keputusan itu perlu ada alat bukti hukum yang cukup maka investigator kami sedang bekerja mencari alat bukti itu," terangnya.

Ia meminta untuk seluruh perusahaan produsen minyak goreng maupun yang terkait untuk tak menunda-nunda panggilan. Hal ini guna memperlancar proses yang dijalani.

"Nanti pada para pelaku usaha minyak goreng, baik pihak terkait, kalau ditanyain KPPU jangan menunda-nunda. Karena ini kan kepentingan perusahaan itu juga. Biar ada kepastian," ujarnya.

"Kalau problemnya ternyata tidak bersalah kan itu mereka bisa buktikan bahwa mereka itu bisa mengatakan kami tidak terbukti melanggar perundang-undangan persaingan usaha yang sehat," tukasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.