Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G20 pada hari ini, Kamis (10/2/2022).Â
Forum ini diharapkan menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.
Baca Juga
Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Advertisement
"Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Arifin dalam sambutannya.
Pada pilar transisi energi, imbuh Arifin, akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," jelasnya.
Melalui forum ini pula, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Hasil Utama atau Lighthouse Deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Harus Berkeadilan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan serta berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.
"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu," ungkap Luhut.
Sebagai bagian dari implementasi transisi energi di Indonesia, pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan mendorong kontribusi swasta maupun filantropi melakukan pendanaan inovatif.
"Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," tegas Luhut.Â
Advertisement