Aduh, Sistem OSS Tak Jalan Terganjal Sejumlah Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menjalankan pelayanan pengurusan perizinan melalui One Single Submission (OSS) sejak tahun lalu. Namun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa OSS ini masih jauh dari kata sempurna.

Bahlil Lahadalia menjelaskan, masih ada beberapa keterlambatan pengurusan perizinan yang menghambat proses pemberian izin bagi pelaku usaha tertentu. "OSS ini sudah jalan tapi belum 100 persen sempurna," kata Bahlil dalam acara Penghargaan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Kepala Daerah, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Salah satu kendala terbesarnya kata Bahlil karena pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai. Ada juga pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum selesai di daerah.

"Pengganti IMB atau PBG ini belum ada aturannya, dan harus dicarikan solusinya," kata dia.

Akibatnya daerah belum bisa menarik pajak atau pungutan. Sebab untuk menarik pungutan, harus ada payung hukum yang melandasinya. Sementara nilai pungutan setiap daerah bisa mencapai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar per tahun.

"PBG ini bisa dipungut kalau ada Perda, ini bikinnya lama, dan kita tidak boleh membiarkan PAD mereka tidak terpungut," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.