Liputan6.com, Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemetaan koridor satwa di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menjaga keanekaragaman hayati di wilayah IKN.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, akan melakukan pengawasan secara ketat dalam rangka pembangunan di wilayah IKN. Tujuannya, agar koridor satwa yang telah dipetakan tak terganggu dengan proses pembangunan IKN.
Baca Juga
“Dalam proses ini maka harus dibuatkan koridor satwa, jadi diidentifikasi dan sudah dilakukan studi oleh KSDAE yaitu koridor-koridor utara, jadi itu petanya yaitu pada wilayah sebagian di Tahura Bukit Suharto dan wilayah hutan produksi hasil addendum. Koridor selatan di hutan lindung Sungai Wae dan sedikit di hutan produksi Mentawir dan Tahura Bukit Suharto,” katanya.
Advertisement
Ia menyebut telah ada desain koridor yang dibuat dan telah dipelajari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya untuk memetakan tutupan hutan sekunder seperti harus dilakukannya pengayaan dan hutan ramah lingkungan.
“Di dalam perencanaan pembangunannya harus dilakukannya seperti ini, kapan underpass kapan fly over. Jadi harus dilakukan seperti ini, konstruksi seperti ini akan sangat ketat,” katanya.
“Jadi tentu yang kita jaga adalah pengamanan kawasan hutan dan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” imbuh dia.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Rehabilitasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyiapkan upaya rehabilitasi skala besar di wilayah sekitar kawasan Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur. KLHK menyebut sedang menyiapkan 15 juta bibit.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebutkan hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi dampak pembangunan yang menyita ruang hutan. Artinya, sesuai dengan misi pembangunan IKN yang berbasis lingkungan.
“Jadi akan sesedikit mungkin melakukan penebangan hutan dan sebetulnya diupayakan untuk tidak (melakukan penebangan), dan dalam plan 65 persen Bappenas Pak Presiden minta untuk dinaikkan jadi 80-90 persen,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (17/2/2022).
Ia menyebut masih akan terus memantau perkembangan keputusan yang akan diambil. Saat ini pihaknya masih mengupayakan untuk melakukan rehabilitasi hutan sekitar IKN Nusantara.
“Situasi ini masih terus kami ikuti perkembangannya, dengan kondisi itu sebetulnya kita sedang terus melakukan upaya untuk rehabilitasi hutan dan lahan,” katanya.
Menurut bahan paparannya, untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN ada rencana yang akan dilakukan pada 2023-2024 mendatang. Ini mencakup pelaksanaan RHL Reguler, RHL IKN, Pembuatan Dam Penahan, Pembuatan Gully Plug, dan Pembuatan sumur resapan.
Dalam Pelaksanaan RHL Reguler,rencananya pada 2023 dan 2024 akan mencakup masing-masing 1.500 hektar lahan. Lalu pada percepatan RHL IKN, pada 2023 dan 2024 masing-masing akan mencakup 15.000 hektar lahan.
Sementara pembuatan Dam Penahan pada 2023 dan 2024 masing-masing akan dibuat 100 unit dan 200 unit. Pembuatan Gully Plug pada 2023 sebanyak 300 unit dan 2024 sebanyak 600 unit. Serta pembuatan sumur resapan pada 2023 akan dibangun 500 unit dan pada 2024 akan dibangun 1.000 unit.
Advertisement